Ketua DPRD Sintang Apresiasi Bantuan Beras untuk Masyarakat Terdampak COVID-19

oleh
Ketua DPRD Sintang Florensius Ronny membagikan bantuan beras pada masyarakat terdampak COVID-19.

BERITA-AKTUAL.COM – Ketua DPRD Sintang Florensius Ronny mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memberikan bantuan beras pada masyarakat terdampak COVID-19.

Di Kabupaten Sintang, beras mulai disalurkan, Senin (6/4). Penyerahan bantuan beras dilakukan secara simbolis oleh Bupati Sintang Jarot Winarno di Kantor Camat Sintang. Ketua DPRD Sintang, Florensius Ronny bersama Wakil Ketua II DPRD Sintang, Heri Jambri dan sejumlah anggota DPRD lainnya, turut menghadiri acara launching penyaluran program bantuan sosial beras tersebut.

“Kita tidak henti-hentinya memberikan apresiasi kepada pemerintah. Yang mana kita tahu bahwa mulai hari ini mendistribusikan beras kepada 35.759 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau kepala keluarga (KK) di Kabupaten Sintang,” kata Ronny.

Ia mengatakan, beras itu bantuan dari bantuan pemerintah provinsi. Namun, Pemkab Sintang cepat tanggap atas situasi yang ada dengan membantu menyalurkannya ke masyarakat.

“Selain itu juga sudah disiapkan 100 ton dari Pemkab Sintang untuk masyarakat di luar Keluarga Penerima Manfaat (KPM), namun terkena dampak COVID-19. Ini sungguh luar biasa,” puji Ronny.

Politisi Nasdem ini menyampaikan, pihaknya di DPRD Sintang pada intinya selalu berkoordinasi, selalu bekerjasama dalam penanganan COVID-19 di Bumi Senentang. “Karena, kita juga tergabung di Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Sintang tahun 2020 ini. Saya sendiri sebagai pengarah bersama Bupati dan sejumlah pejabat lainnya,” ucapnya.

Bantuan beras untuk Kabupaten Sintang dari Pemprov Kalbar sebanyak 715.180 kilogram. Masing-masing menerima bantuan beras sebanyak 20 kilogram per KPM atau per KK. Beras akan didistribusikan oleh Bulog ke masing-masing kecamatan dan desa di wilayah Kabupaten Sintang sesuai dengan jadwal yang ditentukan.“Biaya distribusi angkutan bongkar muat dari provinsi ke kecamatan ditanggung Pemrov. Sementara, dari kecamatan ke desa ditanggung melalui ADD masing-masing.