Dana Transfer Dialihkan untuk COVID-19, Pembangunan Sintang Terganggu

oleh
Jarot Winarno, Bupati Sintang.

BERITA-AKTUAL.COM – Imbas dari pandemi COVID-19 di Indonesia, Dana Transfer Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten Sintang banyak yang dipangkas. Hal ini tentu berpengaruh pada pembangunan di Kabupaen Sintang

“Kami sedang merasionalisasi anggaran. Kemarin sudah diumumkan dana transfer daerah banyak yang dipangkas. Kegiatan-kegiatan proyek pembangunan fisik semuanya dipotong. Ndak ada untuk jalan, air bersih, irigasi dan lainnya,” kata Jarot.

Sebagai gantinya, kata Jarot, pemerintah akan menggantinya dengan paket kegiatan padat karya yang lain. “Yang boleh jalan hanya untuk kesehatan dan pendidikan saja,” bebernya.

Tak hanya itu, kata Jarot, pemerintah daerah diminta menyiapkan dana yang full untuk tiga komponen penanganan COVID-19. Pertama untuk bidang kesehatan.

“Kita evaluasi betul dengan Bu Rosa (Direktur RSUD Ade M Djoen) dan Pak Sinto (Kadinkes). Apakah ruang isolasi kita yang kapasitasnya cuma 4 orang perlu diperluas ndak? Sekarang, yang dari Sanggau masih ada. Masyarakat Sintang masih ada. Sebentar lagi, pasien dari Sekadau mau masuk. Kan perlu ruang isolasi lebih,” ucapnya.

Jika pasien dari Melawi, Kapuas Hulu dan Sintang masuk lagi ke RS Rujukan Ade M Djoen, tentu kapasitas ruang isolasi tidak mencukupi. “Ini kita timbang betul-betul. Harus kita siapkan. Begitu juga Alat Pelindung Diri (APD). Mengingat, dari 500 penderita COVID-19 yang meninggal, 40 diantaranya adalah dokter dan para medis,” ucapnya.

Kedua, kata Jarot, anggaran untuk stimulus ekonomi. Soal ini, pemerintah sudah memberikan bantuan untuk 35.759 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berupa beras 20 kilogram. Tapi, bantuan itu masih kurang, karena masih banyak yang meminta.

“Ini akan kita suplai semuanya. Tapi, yang paling penting bagi masyarakat pedalaman adalah pemerintah menjamin harga kulat. Atau kulat tetap ada yang beli. Jadi, kami akan menyiapkan dana Rp 5 M untuk jaga-jaga kalau pengepul kulat tidak membeli karet masyarakat. Nanti mekanismenya kita fikirkan,” ucapnya.

Ketiga, untuk jaring pengaman sosial. Contohnya, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di 2 RT saja, harus menyiapkan 41 paket sembako dan sebagainya. “Seharusnya, dananya kita stand by kan sendiri,” kata Jarot.