ASN Sintang Ikrarkan Netralitas pada Pilkada 2020

oleh
Ikrar netalitas ASN Sintang pada Pilkada Sintang tahun 2020.

BERITA-AKTUAL.COM – Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sintang melakukan ikrar sikap netral pada Pilakada Sintang tahun 2020, Kamis (1/10).

Deklerasi tersebut dipimpin Penjabat Sementara (PJs) Bupati Sintang, Florentinus Anum. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah bertindak membacakan ikrar ASN untuk netral dalam Pilkada Sintang dan diikuti oleh 30 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ada 4 (empat) poin dalam Ikrar Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemkab Sintang dalam menghadapi pilkada Kabupaten Sintang. Pertama, menjaga dan menerapkan prinsip netralitas ASN dalam menjalankan fungsi pelayanan publik sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan pilkada Sintang.

Kedua, menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktif-praktik intimidasi, dan ancaman kepada sesama ASN dan masyarakat lain serta tidak memihak terhadap salah satu calon.

Ketiga, menggunakan media sosial secara bijak, tidak digunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu, tidak menyebarkan ujaran kebencian dan kabar bohong.

Keempat, menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun. “Ikrar ini kami buat dan laksanakan dengan penuh integritas dan tanggungjawab,” kata Yosepha.

Yosepha menjelaskan bahwa setelah mengikuti apel ikrar ditingkat kabupaten, selanjutnya kepala OPD, camat, lurah, UPTD dan UPT wajib melaksanakan apel di kantornya masing-masing dengan melibatkan seluruh ASN di unit kerjanya.

“Kemudian dilaporkan secara tertulis kepada BKPSDM Kabupaten Sintang. Selanjutnya, pimpinan OPD, Camat, Lurah dan kepala UPTD dan UPT agar anak buahnya diawasi. Ada pelanggaran, laporkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang. Begitu juga masyarakat dan wartawan agar ikut mengawasi,” tegasnya.

Penjabat Sementara Bupati Sintang, Florentinus Anum menyampaikan, netralitas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Oleh karena itu, ia meminta kepada satuan tugas yang telah dibentuk dengan keputusan Bupati Sintang tanggal 24 September 2020 yang merupakan tindaklanjut dari keputusan bersama 5 (lima) lembaga yakni Menteri PAN RB, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, Ketua KASN dan Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Agar, melakukan sosialisasi dalam rangka penegakan netralitas pegawai ASN. Menerima laporan dan pengaduan atas netralitas pegawai aparatur ASN. Melakukan monitoring terhadap netralitas ASN. Dan memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada bupati terhadap pelanggaran netralitas pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Berkaitan ikrar netralitas ASN, harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan tanggung jawab,” tegasnya.