Tanggapan Dewan dari Perbatasan soal Perpustakaan Apung di Batas Negeri

oleh
Perpustakaan apung hasil inisiasi Dandim Sintang yang diapresiasi Anggota DPRD Sintang, Melkianus.

BERITA-AKTUAL.COM – Sekretaris Komisi C DPRD Sintang, Melkianus memuji terobosan Dandim Sintang, Letkol Inf Eko Bintara Saktiawan yang membuka perpustakaan apung di Nanga Merakai, Kecamatan Ketungau Tengah, saat pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) belum lama ini.

“Ini merupakan langkah sangat baik yang dilakukan oleh Dandim Sintang. Ini juga baru pertama kali dilakukan, khususnya di daerah Ketungau,” kata Melkianus.

Politisi Golkar asli perbatasan ini mengatakan, selaku anggota DPRD Sintang dirinya sangat mengapresiasi hal tersebut. Karena, keberadaan perpustakaan apung di batas negeri sangat membantu pelajar.

“Saya mengapreasi Pak Dandim atas langkah yang sudah dibuat ini. Karena, keberadaan perpustakaan apung ini akan membuka wawasan anak-anak serta menumbuhkan minat baca mereka. Yang pada akhirnya, minat baca mereka makin tinggi,” harap Melkianus.

“Dengan adanya perpustaan apung di masa COVID-19 seperti ini, anak-anak tentu sangat terbantu dan merasa senang. Khususnya anak-anak perbatasan yang bisa mengakses langsung buku-buku yang ada di perpustakaan apung yang dimaksud,” sambungnya.

Ditambahkan Melkianus, keberadaan perpustaan apung yang sudah dibangun tersebut juga harus didukung oleh pemerintah. Paling tidak dengan menambah koleksi buku yang ada.

“Apa yang sudah diperbuat oleh Dandim Sintang terkait perpustakaan apung ini, kami sangat berharap kepada pemerintah daerah agar memberikan dukungan. Pemenuhan koleksi buku-buku yang ada harus didukung oleh perpustakaan yang ada di Kabupaten Sintang,” ucap Melkianus.

Kemudian, kata dia, terkait dengan operasional perpustakaan apung kedepannya harus difikirkan. Apalagi jika perpustakaan itu mobile atau berkunjung ke dusun-dusun atau desa-desa, yang tentu saja memerlukan biaya operasional.

“Kemudian, guru-guru yang membantu di perpustakaan apung harus difikirkan. Mungkin, ada semacam honor dan sebagainya. Artinya, perlu ada biaya operasional untuk semua kegiatan tersebut, harus kita dukung dan kita bantu melalui pemerintah daerah. Dengan catatan, selama aturan memang mengizinkan,” pungkas Melkianus.