DPRD Sintang Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Pemerintah atas PU Fraksi

oleh
Wakil Ketua II DPRD Sintang, Heri Jambri memimpin rapat paripurna penyampaian jawaban atau tanggapan Bupati Sintang atas PU Fraksi terhadap Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BERITA-AKTUAL.COM – Wakil Ketua II DPRD Sintang, Heri Jambri memimpin rapat paripurna ke-12 masa persidangan III tahun 2020 dalam rangka penyampaian jawaban atau tanggapan Bupati Sintang atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sintang terhadap Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Selasa (17/11).

Sidang paripurna dihadiri Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Sintang Florentinus Anum, Sekda Sintang Yosepha Hasnah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forkopimda dan anggota DPRD Sintang berjumlah 21 orang.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sintang, Heri Jambri mengatakan, dengan telah disampaikannya  Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sintang terhadap Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, saran dan masukan yang telah disampaikan kiranya dijadikan masukan atau pertimbangan yang konstruktif. Guna mempertajam dan pengayaan materi dan substansi dalam pembahasan Raperda oleh panitia khusus (pansus) bersama Satuan Kerja Perangkat Derah (SKPD) pemrakarsa pada rapat kerja berikutnya.

“Setelah mendengarkan tanggapan atau jawaban Bupati Sintang, harapan saya atas nama pimpinan agar fraksi-fraksi dapat mencermati dan mengkaji kembali materi yang telah disampaikan. Yaitu melalui pembahasan materi yang nantinya dilakukan oleh Pansus bersama SKPD,” harap Heri Jambri.

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Sintang Florentinus Anum mengapresiasi atas dukungan Fraksi-fraksi DPRD Sintang yang telah mendorong dan mendukung pembahasan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rapat-rapat selanjutnya.

“Harapan kita semua keberadaan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah ini dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melalui penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif dan efesien serta pelayanan yang optimal. Dengan diterapkannya sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab,” kata Anum.

Dikatakan Anum, Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Tentunya dengan tetap menaati peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.