Bahas Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah, Pansus DPRD Sintang Raker dengan TAPD

oleh
Ketua Pansus, Toni memimpin Rapat Kerja Pansus DPRD Sintang terhadap Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

BERITA-AKTUAL.COM – Paska dibentuk 17 November lalu, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sintang langsung menggelar rapat kerja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rapat kerja dipimpin oleh Ketua Pansus, Toni didampingi Wakil Ketua Pansus, Maria Magdalena, Kamis (19/11) di ruang rapat paripurna DPRD Sintang.

Ketua Pansus DPRD SIntang, Toni mengungkapkan, secara garis besar, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 mengharuskan dan mewajibkan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah masuk dalam batang tubuh APBD Sintang tahun 2021.

“Oleh sebab itu, yang kita kejar adalah Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah harus disahkan menjadi Perda. Karena, PP Nomor 58 tahun 2005 yang selama ini dipakai oleh pemerintah khususnya Kabupaten Sintang, sudah tidak berlaku lagi dengan keluarnya PP Nomor 12 tahun 2019,” jelasnya.

Dalam pembahasan Raperda yang dimaksud, Pansus DPRD Sintang akan melakukan konsultasi dengan pihak terkait. Namun karena masih dalam situasi pandemi COVID-19, konsultasi yang biasanya dilakukan dengan tatap muka secara langsung, saat ini dialihkan dengan secara virtual.

“Pukul 14.00 WIB, kami melakukan konsultasi secara virtual dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalbar. Salah satu hal yang akan kita tanyakan adalah apakah ada sanksi jika PP Nomor 12 tahun 2019 yang mengatur pengelolaan keuangan daerah pengganti PP Nomor 58 tahun 2005, tidak terkejar masuk dalam APBD tahun 2021,” pungkas Toni.