Ujung Tombak Pengawasan, Wabup Sintang: Inspektorat Harus Kuat

oleh
Wakil Bupati Sintang, Sudiyanto ketika menghadiri Rapat Koordinass Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Kalbar.

BERITA-AKTUAL.COM – Wakil Bupati Sintang Sudiyanto menyampaikan bahwa sebagai unsur pengawas pemerintahan daerah dalam hal penggunaan keuangan, Inspektorat harus kuat. Sehingga persoalan-persoalan yang terjadi di Organisasi Perangkat Daerah atau OPD bisa diatasi dengan baik.

“Sebagai ujung tombak, Inspektorat mesti harus kuat. Sehingga hal-hal yang terjadi di OPD bisa diatasi dengan baik,” tegas Sudiyanto usai menghadiri Rapat Koordinass Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Kamis 10 Juni 2021.

Kedepannya, kata Sudiyanto, pihaknya akan terus melakukan komunikasi yang lebih intens. Serta melakukan pembinaan secara terus menerus kepada OPD-OPD yang ada di Kabupaten Sintang. “Kalau komunikasi jalan, saya yakin semuanya akan menjadi lebih baik. Pemerintah pun akan menjadi bersih dan berwibawa,” ujar Sudiyanto.

Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Kabupaten Sintang, Ardatin mengatakan bahwa pihaknya akan tetap melakukan pengawasan terhadap OPD-OPD di Kabupaten Sintang. “Kami akan mengawasi sesuai dengan program kerja kami. Ini tertuang dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang setiap tahunnya kita susun,” katanya.

“Karena terbatasnya anggaran, maka kami susun berbasis resiko. OPD-OPD yang berisiko itulah yang dilakukan pemeriksaan,” jelas Ardatin

Rapat Koordinass Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat, dibuka oleh Kepala BPKP yang diwakili Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto. Hadir sebagai peserta Rakorwasin Bupati dan Walikota, Sekretaris Daerah, dan Inspektur se Kalimantan Barat.

Sementara Gubernur Kalimantan Barat  Sutarmidji, hadir sebagai Keynote Speech. Diskusi Panel menghadirkan empat orang narasumber. Yakni Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kalimantan Barat.