Penjelasan Wabup Terkait PPKM Mikro di Sintang pada Polda Kalbar

oleh
Wakil Bupati Sintang, Sudiyanto menghadiri Rapat Koordinasi dan Asistensi dari Polda Kalbar terhadap PPKM Mikro di Kabupaten Sintang.

BERITA-AKTUAL.COM – Wakil Bupati Sintang Sudiyanto menjelaskan penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di Kabupaten Sintang.

Penjelasan itu disampaikan Wabup saat Rapat Koordinasi dan Asistensi dari Polda Kalimantan Barat yang mewakili Satgas COVID-19 Provinsi Kalbar, Jumat 9 Juli 2021 di Pendopo Bupati Sintang.

“Terima kasih karena Polda Kalimantan Barat sudah memperhatikan dan memberikan asistensi kepada Kabupaten Sintang dalam hal pelaksanaan PPKM Mikro di Kabupaten Sintang,” kata Sudiyanto.

Ia mengatakan, dalam melaksanakan PPKM Mikro, koordinasi antar lembaga sangat penting dilakukan. “Pemberlakuan PPKM ini kan terjadi di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat. Kami juga perlu masukan dan saran dari banyak pihak agar pemberlakuan PPKM Mikro ini bisa efektif,” katanya.

Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Donny Charles Go menyampaikan, kehadiranya untuk melihat keaktifan Satgas yang ada di kabupaten kota dalam menangani penyebaran COVID-19 di wilayahnya.

“Sulit memang mengukurnya. Tetapi ada 3 kunci keberhasilan penanganan COVID-19 yakni rapat koordinasi, regulasi yang dikeluarkan dan pembentukan posko PPKM. Mendagri sudah mengeluarkan 17 instruksi untuk menangani penyebaran COVID-19 seperti pemberlakuan PPKM Mikro,” jelasnya.

“Kami akan mengukur keaktifan Satgas kabupaten berdasarkan beberapa instrumen. Ada skor-skornya nanti. Dalam hal regulasi, apakah ada tindak lanjut dari instruksi Mendagri. Ada juga pertanyaan yang kami ajukan. ada data pendukungnya. Ada nilai akhir nanti per kabupaten kota,” terang Kombes Pol Donny Charles Go.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sintang, Bernhad Saragih menyampaikan bahwa Pemkab Sintang sudah mengeluarkan kebijakan untuk menerapkan PPKM Mikro dan mengikuti instruksi dari Kemendagri.

“Zona per kecamatan akan dirilis oleh Dinas Kesehatan seminggu sekali dan akan disebarluaskan. Karena zona kecamatan tidak akan sama dengan zona kabupaten. Sehingga di kecamatan, sebenarnya masih banyak aktivitas yang bisa dilakukan masyarakat,” katanya.

Mengenai acara pernikahan, tidak boleh menyiapkan kursi yang banyak. Kursi hanya untuk singgah saja untuk menunggu antri mengucapkan selamat. “Tamu ucapkan selamat, ambil nasi kotak dan pergi. Itu aturan saat PPKM Mikro ini. Kita juga harusnya sudah menghentikan kegiatan rapat. Tidak boleh lagi ada rapat tatap muka saat PPKM Mikro ini,” tegasnya.