Pemerintah Kabupaten Sintang `Tutup Mata` Permasalahan PKL

oleh
Potret pinggir Sungai Kapuas penuh sampah di Sungai Durian. (Foto: Dokumen Syahroni)

Kurang lebih 2 tahun terakhir, pandemi Covid-19 melanda negara kita. Dalam kurun waktu tersebut pula, masyarakat terus berjibaku atas dampak yang ditimbulkan. Sektor usaha rakyat seperti industri rumahan (Usaha Mikro) dan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang notabene relatif “murah” dan “mudah” semakin menjamur.

Tidak terkecuali Kota Sintang, selama masa pandemi ini, banyak bermunculan lapak-lapak pedagang kaki lima (PKL). Mayoritas lapak tersebut didirikan di lokasi-lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukkannya. Di beberapa titik, kehadiran PKL tersebut tanpa mendapatkan pembinaan dari instansi-instansi terkait hingga pada akhirnya mengakibatkan timbulnya lokasi-lokasi kumuh di dalam Kota Sintang.

Contohnya yang terletak di kawasan pelabuhan sungai Durian hingga jalan sudirman. Pemerintah Pusat saat ini tengah menata kawasan pesisir tersebut menjadi kawasan pedestrian dan membangun waterfront. Namun disayangkan, Pemerintah Kabupaten Sintang seakan menutup mata terhadap PKL dan penginapan terapung yang dapat dapat merusak infrastruktur yang sudah di bangun. Terkesan seolah-olah Pemerintah Kabupaten Sintang tidak  mendukung, pembangunan yang dilakukan oleh Pemeritah Pusat. Akan tetapi apabila di bina dan di kelola dengan baik maka bisa menjadi daya tarik Kawasan tersebut.

Minimnya pembinaan yang berakibat pada timbulnya daerah-daerah kumuh di sekitar kawasan wisata kota tersebut ialah bola salju yang dapat menjadi konflik sosial di kemudian hari. Relokasi, pelarangan, hingga sanksi terhadap pedagang kaki lima (PKL) tidak akan efektif menyelesaikan persoalan. Dibutuhkan suatu langkah strategis antar pihak-pihak terkait sejak dini.

Lebih lanjut, pelaku usaha mikro tersebut seharusnya mendapat perhatian lebih serius dari Pemerintah Kabupaten Sintang. Pemerintah daerah berkewajiban untuk dalam memberikan pelayanan yang baik bagi pelaku Usaha Mikro dan PKL seperti yang tercantum dalam UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengenai bantuan untuk Usaha Mikro meliputi lahan lokasi, aspek produksi, infrastruktur, rantai nilai, pendirian badan hukum, sertifikasi dan standarisasi, promosi, pemasaran, digitalisasi, penelitian, dan pengembangan.

Pemerintah Kabupaten Sintang melalui instasi teknis terkait semestinya memiliki peran terhadap pengembangan Usaha Mikro (UM) dan Pedagang Kaki Lima (PKL) agar masyarakat sebagai pelaku usaha dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UM dan PKL. Oleh karena itu, penting bagi Kabupaten Sintang, supaya usaha mikro dapat menjadi tulang punggung perekonomian dalam upaya menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

 

*Penulis: Syahroni, tokoh masyarakat Sintang