SPI Sintang Minta Pemerintah Fokus Distribusikan Tanah Objek Reformasi Agraria

oleh
Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Sintang, Zulkarnaen Jais.

BERITA-AKTUAL.COM – Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Sintang, Zulkarnaen Jais berharap momentum 21 tahun Hari Hak Asasi Petani difokuskan pemerintah untuk mendistribusikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Ia mengatakan, Kabupaten Sintang merupakan satu diantara Kabupaten yang mendapatkan TORA dengan luasan kurang lebih 14, 313.42 hektar. Oleh karena itu petani kecil yang telah berkontribusi memberi makan lokal ataupun nasional, menyediakan pangan, harus dilindungi hak-haknya.

“Tegakkan kedaulatan pangan, jalankan reforma agraria sejati jangan ada indikasi penumpang gelap dengan mendistribusikan lahan-lahan terlantar kepada buruh dan petani kecil untuk ditanami tanaman pangan sehingga sumber-sumber pangan lokal dan nasional tetap tersedia,” pintanya.

Jais menyampaikan, SPI terus menyuarakan kepada semua pihak untuk menghormati, mengakui, melindungi dan memfasilitasi hak-hak petani. Termasuk menyelesaikan konflik-konflik agraria dan mengembalikan tanah kepada petani. Sebagaimana yang termaktub dalam Hak Asasi Petani dan Orang-orang yang Bekerja di Perdesaan (United Nations Declaration on The Rights of Peasant and Other People Working in Rural Areas/UNDROP) dan Undang Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan).

“Penerapan UNDROP secara yuridis sebagai upaya mencapai kedaulatan pangan. Petani itu punya hak atas tanahnya, hak atas benih, hak atas kawasannya, dan hak atas air. Petani juga punya hak atas permodalan, pasar, dan kehidupan yang lebih baik di perdesaan,” jelas Jais.

“Hak-hak ini lah, beserta hak-hak lainnya, yang telah diamanatkan dalam UNDROP. Ada 28 pasal yang mengatur perlindungan hak asasi petani yang seharusnya dihargai, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara sebagai pemegang kewajiban (duty bearer),” ujarnya.

Soal hak atas pangan dalam UNDROP, kata Jais, juga tidak dipisahkan dengan upaya perwujudan kedaulatan pangan.

”Namun sayangnya, pelanggaran hak-hak asasi kaum petani masih terus berlangsung hingga sekarang, terutama di Indonesia,” ungkapnya.

Menurut Jais, hal ini terlihat dari ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, penggureman petani yang akhirnya berdampak pada semakin tidak sejahteranya kerja-kerja di sektor pertanian. Dampaknya mengurungkan niat generasi muda menjadi petani.

“Pelanggaran ini juga akhirnya menyebabkan ratusan juta kaum tani hidup dalam keadaan lapar dan kekurangan gizi, karena sumber-sumber pertanian banyak dikuasai korporasi dan petani tidak lagi memiliki kedaulatan,” jelas Jais.

Oleh karena itu, tegas Jais, SPI tetap mendesak pemerintah untuk segera mengadopsi pasal-pasal perlindungan hak asasi petano dalam UNDROP pada setiap peraturan dan kebijakan. Kemudian, ,elakukan transformasi sistem pangan yang berpihak pada petani, nelayan, dan produsen pangan skala kecil lainnya dan bukannya semakin memberi kemudahan pada korporasi. Selanjutnya menaruh kedaulatan pangan sebagai fondasi dari sistem pangan demi memenuhi hak atas pangan dan gizi untuk seluruh rakyat

tanpa kecuali, terutama bagi petani yang ironisnya sering mengalami permasalahan pangan dan gizi, dan.

Yang tak kalah penting adalah ,emiliki komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan seluruh peraturan dan perundang-undangan nasional yang mendorong perlindungan terhadap hak asasi petani dan hak atas pangan dan gizi.

“Seperti Muatan normatif hak atas pangan dan gizi. Kecukupan bahwa pangan seharusnya tidak hanya layak dalam hal kualitas, namun kualitas. Ketersediaan merujuk pada kemungkinan untuk mendapatkan makanan Llngsung dari lahan produksi dan atau dari sumber daya alam lainnya. Keterjangkauan meliputi keterjangkauan ekonomi dan fisik. Berkelanjutan bahwa pangan harus berkelanjut baik generasi saat ini, maupun generasi yang akan datang,” pungkasnya.