Harapkan Harga TBS Kembali Normal

oleh
Kusnadi, Anggota DPRD Sintang.

BERITA-AKTUAL.COOM – Anggota DPRD Sintang, Kusnadi berharap harga Tandan Buah Segar (TBS) kembali normal seperti biasa seiring dicabutnya larangan ekpsor Crude Palm Oil (CPO) oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Mei 2022 nanti.

“Semoga harga TBS naik lagi setelah sebelumnya sempat anjlok sebagai imbas larangan ekspor CPO dan produk turunanya oleh pemerintah,” harap Kusnadi.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan melarang ekspor minyak goreng untuk menstabilkan harga minyak goreng dalam negeri pada 28 April 2022 lalu. Hampir satu bulan kebijakan itu diberlakukan, mulai Senin 23 Mei 2022, kebijakan larangan ekspor CPO resmi dicabut presiden Joko Widodo. Kebijakan pencabutan larangan ekspor disampaikan Presiden Jokowi pada Kamis malam 19 Mei 2022.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengungkapkan, saat kebijakan larangan ekspor diberlakukan, dirinya menerima banyak sekali keluhan petani sawit mandiri soal harga TBS yang anjlok. Tidak sedikit pula petani yang sulit menjual TBS ke pabrik. Karena pabrik perusahaan sawit lebih memprioritaskan hasil kebun inti mereka.

“Warga banyak yang ngeluh harga TBS anjlok. Apalagi, harga belinya sangat turun drastis. Larangan kebijakan ekspor CPO sangat berpengaruh pada kehidupan petani sawit mandiri,” ungkapnya.

Menurut legislator dari Dapil Sepauk-Tempunak ini, di Kabupaten Sintang banyak sekali warga yang menggantungkan ekonominya menjadi petani sawit mandiri. Ketika harga anjlok, sebetulnya tak hanya petani yang terdampak. Tetapi juga bidang lain, seperti daya beli masyarakat yang juga terpengaruh. Karena tak bisa dipungkiri, sektor sawit mandiri juga menciptakan peluang kerja bagi masyarakat lain, tak hanya petani itu sendiri.

Ia juga berharap, kedepan pabrik-pabrik kelapa sawit kembali membeli harga TBS dengan harga normal sesuai dengan keputusan yang ditetapkan pemerintah provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, jajaran Pemda melalui instansi terkait hendaknya mengawasi pabrik kelapa sawit agar mematuhi ketetapan harga oleh pemerintah.