DPRD Sintang Rombak Alat Kelengkapan Dewan

oleh
Rapat paripurna dalam rangka pengumuman penetapan pimpinan AKD DPRD Sintang tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Sintang Florensius Ronny.

BERITA-AKTUAL.COM – DPRD Sintang resmi merombak alat kelengkapan dewan (AKD) dalam rapat paripurna, Senin 23 Mei 2022.

Rapat paripurna dalam rangka pengumuman penetapan pimpinan AKD DPRD Sintang tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Sintang Florensius Ronny didampingi Wakil Ketua II DPRD Sintang, Heri Jambri. Hadir pula Sekretaris DPRD Sintang Marchues Afen dan Anggota DPRD Sintang.

Sebelum AKD diumumkan dan ditandatangani Ketua DPRD Sintang Florensius Ronny, Sekretaris DPRD Sintang Marchues Afen lebih dulu membacakan surat masuk dari Fraksi terkait nama-nama yang diusulkan dalam AKD. Selanjutnya ketua dewan meminta persetujuan anggota DPRD Sintang sebelum mengetok palu terkait komposisi AKD DPRD Sintang.

Sebelum disahkan, dikesempatan itu sejumlah Anggota DPRD Sintang sempat menyampaikan interupsi terkait ketidaksesuaian nama yang diusulkan dalam Badan Musyawarah dan Badan Anggaran. Merespon insterupsi itu, Ketua DPRD Sintang menyilahkan pihak sekretariat dewan untuk memperbaiki kesalahan komposisi nama-nama anggota yang dimaksud. Sementara itu, sidang paripurna diskor sementara. Sidang paripurna dilanjutkan kembali dan dilanjutkan dengan diumumkannya komposisi komposisi final dari Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Ketua DPRD Sintang, Florensius Ronny mengatakan bahwa alat kelengkapan dewan terdiri dari beberapa bagian. Diantaranya Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

“Ada juga alat kelengkapan lain berupa komisi-komisi. Di DPRD Sintang sendiri ada 4 komisi. Yakni Komisi A, Komisi B, Komisi C dan Komisi D,” ungkapkanya.

Untuk alat kelengkapan DPRD seperti Badan Anggaran dan Badan Musyawarah, kata Ronny, secara ex officio langsung pimpinan DPRD Sintang. “Namun untuk Badan Kehormatan dan Bapemperda serta Komisi, pimpinan dipilih oleh anggota,” katanya.

Ronny mengungkapkan, sesuai tata tertib (tatib) dewan, pimpinan komisi bisa dirotasi jika sudah menjabat 2,5 tahun. “Untuk anggota komisi, setiap tahun boleh rollling. Untuk ketua komisi, bisa dirolling jika sudah 2,5 tahun,” kata politisi Partai Nasdem ini.