Respon SILTAP Tak Dibayar, Santosa: Tak Boleh Menahan Hak Orang

oleh
Santosa, Ketua Komisi A DPRD Sintang.

BERITA-AKTUAL.COM – Ketua Komisi A DPRD Sintang, Santosa menerima pengaduan 6 perangkat desa terkait sikap Kades Ipoh Emang, Kecamatan Kayan Hilir, yang tidak membayar penghasilan tetap (SILTAP) atau gaji selama beberapa bulan.

Ketua Komisi A DPRD Sintang, Santosa menyesalkan adanya gaji perangkat desa yang tidak dibayarkan. “Hal-hal seperti ini seharusnya tidak terjadi di pemerintahan desa. Karena SILTAP atau gaji merupakan hak perangkat desa ketika yang bersangkutan masih bekerja atau belum ada SK pemecatan dari desa,” tegasnya.

“Hak orang tidak boleh ditahan-tahan, tidak boleh dikompromikan. Ini hak orang. Ini zolim namanya. Oleh karena itu kepala desa harus segera menyelesaikan hal ini,” pintanya.

Kedepan, kata Santosa, Komisi A DPRD Sintang juga akan memanggil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Sintang untuk mempertanyakan masalah tersebut. “Kita akan panggil dinas terkait untuk mengetahui secara jelas permasalahan ini,” ucapnya.

Kades Ipoh Emang Kecamatan Kayan Hilir, Viktorius Kamisius Yosi menegaskan bahwa pemberian SP pada 6 perangkat desa sudah sesuai prosedur. Tidak terkait masalah politik atau ingin mencari-cari kesalahan. Penegasan itu disampakannya menyikapi klaim perangkat desa yang menyebut tidak dibayarkannya SILTAP karena ingin mencari-cari kesalahan karena tidak mendukung saat Pilkades.

“Saya memberikan SP pada mereka bukannya tanpa dasar. Ini terkait dengan kedisiplinan, mereka sering tidak masuk kerja. Sebelum SP 1 dikeluarkan, mereka dua kali saya tegur,” ungkap Viktor pada wartawan, Rabu 8 Juni 2022.

Viktor mengungkapkan, 6 perangkat desa tersebut jarang masuk sejak bulan Oktober 2021. Meski demikian, siltap atau gaji yang bersangkutan tetat dibayar hingga akhir tahun.

“Saya sudah mengingatkan mereka agar melaksanakan hak dan kewajiban. Namun mereka tetap jarang masuk kerja. Akhirnya mereka saya berikan SP 1 tanggal 14 Maret 2022. SP 2 tanggal 26 April dan SP 3 tanggal 6 Juni 2022,” ungkapnya.

Dikatakan Viktor, sejak SP 1 dikeluarkan, 6 perangkat desa tidak masuk sama sekali. Makanya dirinya memutuskan menahan siltap perangkat desa hingga memberikan SP 2.

“Setelah SP 2, saya memberikan kesempatan pada mereka agar melampirkan laporan pekerjaaan harian dan siltap akan dibayar. Namun tak juga diindahkan,” katanya.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, sempat dilakukan media di desa hingga kecamatan. Namun belum ada kesepakatan. “Terakhir mediasi dilaksanakan di DPMPD Sintang tanggal 7 Juni 2022,” ungkapnya.

Akibat 6 perangkat desa tidak masuk, Viktor menyebut jalannya pemerintahan desa tidak terganggu. Namun untuk beben kerja tentu terpengaruh karena harus ditangani oleh orang lain.