Tempat Relokasi PKL Sepi, Pemda Harus Berikan Solusi

oleh
DPRD Sintang menerima audiensi PKL yang meminta kembali ke kopel karena Pasar Raya sepi pengunjung.

BERITA-AKTUAL.COM – Wakil Ketua DPRD Sintang Heri Jambri menegaskan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sintang harus memberi solusi terkait keinginan pedagang kaki lima (PKL) yang ingin berjualan di kopel, depan rumah jabatan Bupati Sintang.

Para PKL tersebut ingin berjualan kembali di kopel karena tempat relokasi yang disediakan Pemkab Sintang di Pasar Raya dan Komplek Terminal Pasar Inpres sepi pengunjung. Akibatnya omset PKL menurun drastis.

“Memang kalau kita mau jujur, pemerintah daerah harus memberikan solusi. Mengingat modal PKL bulan dari Pemda. Tapi modal milik pribadi,” kata Heri Jambri saat menanggapi audiensi pedagang kali lima (PKL) di ruang rapat paripurna DPRD Sintang, Selasa 19 Juli 2022.

Makanya, kata Heri Jambri, pihaknya di DPRD sepakat bahwa PKL harus harus dikelola dengan baik sesuai dengan rancangan yang sudah ada di pemerintah daerah.

“Untuk di kopel, saya melihat banyak daya tariknya. Seperti adanya fasilitas Kapal Bidar. Orang yang ingin naik kapal pasti ingin beli cemilan di sekitar. Semestinya kalau pemerintah merelokasi PKL di kopel, ada solusi terkait upaya menarik pengunjung,” tegasnya.

Untuk menindaklanjuti keluhan PKL, DPRD Sintang akan meminta penjelasan instansi terkait. “Kita akan mendengar penjelasan dari pemerintah mengenai relokasi PKL. Memang kalau kita melihat di Sintang sudah dibangun fasilitas pasar dengan anggaran yang cukup besar yakni Pasar Raya, namun banyak yang kosong. Ada juga Pasar Junjung Buih. Kalau saya melihat itu juga tidak ditata dengan benar, tidak dengan perencanaan yang matang,” katanya.

“Namun ini juga menunjukan pemerintah peduli dengan masyarakat. Yakni dengan menyiapkan tempat untuk berjualan. Hanya memang tidak tepat sasaran,” nilai dia.

Dikesempatan itu, Heri Jambri berterima kasih pada PKL yang sudah menyampaikan aspirasi ke DPRD Sintang. Untuk menindaklanjutinya akan digelar rapat dengan semua instansi terkait.

“Kita ingin dengar penjelasan soal relokasi. Karena kalau relokasi bertujuan untuk memperbaiki area ini untuk dijadikan usaha PKL, ya kita apreriasi pemerintah. Tapi jika relokasi malah menghilangkan penghasilan PKL, itu yang akan kita pertanyakan,” tegasnya.

Heri Jambri yakin pemerintah daerah tidak mungkin menyusahkan rakyat. Tidak mungkin menyakiti rakyat. “Tapi sampai hari ini PKL dipindahkan bukan malah mendapatkan hasil. Tapi malah tidak ada hasil. Tentu saya pikir pemerintah juga harus bertanggung jawab. Harus ada solusi kedepan,” tegasnya lagi