Pilkades itu Jual Visi Misi, Bukan Provokasi

oleh
Herkulanus Roni, Kadis DPMPD Sintang.

BERITA-AKTUAL.COM – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tanggal 18 Oktober 2022, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Sintang Herkulanus Roni mewanti-wanti para calon kades agar bertarung dengan mengedepankan visi misi. Kemudian selalu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Ketika bertarung dalam Pilkades, yang dijual ke masyarakat harus visi misi. Jangan sampai yang terjadi adalah intimidasi atau provokasi terhadap calon yang lain,” tegas Roni.

Roni menyatakan, penting sekali memaparkan visi misi yang jelas dalam Pilkades agar masyarakat mendapatkan pendidikan politik yang baik dalam memilih pemimpin desa.

“Jadi silakan anda jual visi misi. Setelah anda terpilih sebagai kepala dalam jangka waktu enam tahun, apa yang akan anda buat untuk kemajuan desa? Ini yang harus disampaikan dalam visi misi,” jelasnya.

Ia menegaskan, jika ada calon kades melakukan kampanye dengan melakukan provokasi atau lainnya, sesuai aturan yang tertuang dalam Permendagri dan Perbub maka yang bersangkutan bisa didiskualifikasi apabila terbukti melanggar.

“Jika ada yang terbukti melakukan black campaign bisa didiskualifikasi atau dibatalkan sebagai calon kades. Karena memang hal tersebut bisa meninbulkan konflik di desa. Namun semua itu harus dengan pembuktian. Kalau tidak terbukti, ya tentu kita tidak memberikan sanksi,” tegasnya.

Tapi ingat, kata Roni, bahwa pelaksanaan Pilkades itu adalah melaksanakan pesta demokrasi di desa. “Dimana dalam pesta demokrasi tersebut tentunya menginginkan lahirnya pemimpin yang betul-betul dipilih secara demokratis dan didukung oleh masyarakat,” ujarnya.

Yang terberat adalah ketika calon sudah terpilih adalah harus mampu melaksanakan visi misi dalam waktu enam tahun sesuai dengan ketentuan Undang Undang.

“Artinya ketika sudah jadi calon bertarunglah dengan fair. Jangan sampai pada masa kampanye sudah saling menyerang dengan black campaign, kalau ini terjadi akan berbahaya karena calon yang terpilih akan bertugas selama enam tahun setelah terpilih,” ujarnya.