BERITA-AKTUAL.COM – Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, sekitar 90 mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam (PMII) Indonesia Kabupaten Sintang, menggelar aksi unjuk rasa ke kantor DPRD, Senin (28/10).
Aksi unjuk rasa yang dikawal ketat anggota Polri, diterima oleh Ketua DPRD Sintang Florensius Ronny bersama sejumlah anggota dewan lainnya. Dikesempatan itu, mahasiswa sempat meminta agar bisa masuk ke ruangan.
Namun, oleh dewan hanya diperkenankan beberapa perwakilan saja. “Silakan mahasiswa menyampaikan aspirasinya supaya kita semua mendengar di sini. Di dalam tidak akan muat,” kata Florensius Ronny Ketua DPRD Sintang.
Anggota DPRD Sintang Santosa menambahkan, menyampaikan aspirasi sangat baik. Ia juga setuju jika mahasiswa dan DPRD Sintang sama-sama mengawal kebijakan pemerintah. “Adik-adik mahasiswa kan ingin menyampaikan aspirasi. Kami adalah perpanjangan lidah dari adik-adik sekalian. Cukup perwakilan, silakan sampaikan,” kata Santosa.
“Atau kalau ingin adil, kita sama-sama di sini. Kami juga siap duduk. Sama-sama merakyat. Karena kami wakil kalian. Mau di sini, monggo. Atau tidak sama sekali,” ucap politisi PKB ini.
Santo kemudian merespon sejumlah tuntutan mahasiwa. Salah satunya yang ditulis dalam spanduk agar membuat Perda tentang Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). “Apakah itu tidak bertendangan dengan Undang-Undang? Jelas itu bertentangan. Yang jelas masyarakat Kabupaten Sintang semuanya menolak PETI. Karena merusak lingkungan,” tegasnya.
Soal tuntutan agar menepati janji politik, ia menyampaikan bahwa anggota DPRD Sintang belum lama dilantik. “Kami ini baru memulai (bekerja),” katanya.
Sementara itu, tawaran DPRD Sintang agar duduk bersama dan tidak masuk ke ruangan DPRD Sintang, disetujui oleh mahasiswa. Kemudian, mahasiswa dan anggota DPRD Sintang sama-sama duduk bersila di lantai. Saling berhadap-hadapan. Mahasiswa kemudian menyampaikan tuntutannya.
Ada empat tuntutan yang disampaikan PMII Sintang saat unjuk rasa. Pertama; menuntut anggota dewan yang telah dilantik agar memenuhi janji kampanye pada masyarakat. Kedua; meminta dewan bersikap tegas terhadap bagian umum pemerintah terkait aset pemerintah yang terbengkalai.
Ketiga; meminta dewan mengawal korporasi yang terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Keempat; menuntut DPRD Sintang membuat perda inisiatif terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
“Kalau tuntutan kami hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, kami akan lebih banyak membawa massa. Ini aksi tunggal dari PMII, bisa jadi kedepan kami membawa OKP lain,” tegas Anas Mas`ud, Ketua Mandataris PMII Sintang.
Ketua DPRD Sintang Florensius Ronny mengapresiasi mahasiswa yang sudah menyampaikan aspirasinya secara damai. “Hari ini adalah peringatan ke 91 tahun Sumpah Pemuda. Saya anggap adik-adik mahasiswa ini mewakili pemuda Kabupaten Sintang dalam menyuarakan aspirasinya,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pihaknya di DPRD Sintang selalu terbuka jika mahasiswa ingin berdiskusi. “Kapanpun ingin berdiskusi, kami sebagai wakil rakyat siap untuk berdiskusi,” tegasnya.
Terkait tuntutan mahasiswa agar mengawal korporasi yang terlibat karhutla, DPRD Sintang akan memanggil pihak terkait. Sedangkan poin keempat soal perda inisiatif terkait PETI, langsung ditolak. “Itu tidak mungkin dilakukan karena melanggar aturan. Namun sudah dikoreksi. Bukan PETI tapi WPR. Untuk WPR, kami akan memberi masukan ke pemerintah provinsi,” katanya.
