SINTANG – Meski sudah menjadi agenda tahunan, ternyata banyak kelurahan di Kecamatan Sintang belum siap mengikuti lomba kelurahan. Hal ini diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Camat Sintang, Erwan Chandra Happy.
“Pada saat kita disurati Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) berkenaan dengan lomba kelurahan, kalau kita baca aturan yakni Permendagri nomor 81 tahun 2015, sebenarnya ini kerja rutin dari pihak kelurahan. Namun saat saya melakukan coffee morning dengan 16 kelurahan pada Jumat lalu, rata-rata mereka bilang tidak siap karena tidak memenuhi syarat sebagaimana Permendagri 81 ini,” beber Erwan.
Menyikapi hal tersebut, kata Erwan, dirinya langsung memerintahkan Kepala Seksi (Kasi) di kecamatan untuk mendata semua SOP standar terkait tanggung jawab kelurahan agar segera melengkapi.
“Contohnya kotak pengaduan atau kotak saran. Ada kelurahan yang sudah punya kotak saran. Tapi lumayan banyak pula kelurahan yang tidak punya kotak saran tersebut,” bebernya.
Kemudian buku kas umum manual atau buku kas pembantu. Dan menurut Erwan, semua kelurahan tidak punya lagi buku yang dimaksud.
“Kita selama ini dimanjakan oleh aplikasi. Tahun lalu, SIPD kita mengalami take down, dampaknya banyak anggaran yang kemudian datanya hilang sehingga tunjangan tambahan pegawai sempat tertahan dan tidak bisa cair hampir 4 bulan. Semuanya mengeluh,” ungkapnya.
Padahal, lanjut Erwan, dengan adanya buku kas umum manual, kita jadi punya kendali atas anggaran yang bisa dibuka setiap saat. Sementara SIPD tidak bisa kita buka setiap saat.
“Misalnya saya sebagai Plt Camat, kalau dulu saat BKO, setiap bulan saya akan mengecek tutup buku. Jadi ditutup buku inilah saya melihat belanja yang sudah dilakukan sesuai dengan penyerapan arus kas. Kalau sekarang, susah. Misalnya saya pribadi hanya tahu berdasarkan laporan dari PPK atau bendahara bahwa penyerapannya sudah sekian. Itupun setelah diprint atau mereka kirim file ke saya. Nah, inilah pentingnya memiliki buku kas umum manual,” jelasnya.
