BERITA-AKTUAL.COM – Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Kebong Kecamatan Kelam Permai, Roy Martadi Nurmansyah menyampaikan perkembangan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Open Defecation Free (ODF) atau stop buang air besar sembarangan di wilayah kerjanya.
Ia mengatakan, dari total 13 desa binaan di wilayah Puskesmas Kebong, yang sudah deklerasi ODF ada tiga desa. Sedangkan yang sudah diverififikasi tahap akhir ada 7 desa.
“Sisanya sebanyak 6 desa kita coba realisasikan tahun depan menjadi desa ODF,” kata Roy Martadi Nurmansyah pada berita-aktual.com ketika ditemui di Sintang, belum lama ini.
Ia mengatakan, tiga desa sudah deklerasi ODF diantaranya Desa Ensaid Panjang, Desa Sungai Maram dan Desa Sungai Pukat. Sedangkan desa yang sudah diverifikasi diantaranya Desa Landau Kodam, Desa Sepan Lebang, Desa Gemba Raya dan Desa Pelimping.
“Empat desa ini menunggu proses penyelesaian verifikasi tahap akhir. Dan para Kades sudah berjanji bisa dideklerasi di akhir tahun ini. Kalau masalah deklerasi ini kita serahkan ke pihak desa. Intinya desa mereka sudah terverifikasi, sudah tersertifikat bahwa desa ODF,” ujarnya.
Dilakatakan Roy, kesulitan untuk mewujudkan desa ODF ini sebetulnya ada banyak faktor. Pertama dari masyarakat itu sendiri.
“Saya sendiri mengucapkan terima kasih pada pihak pemerintah desa di desa masing-masing yang wellcome terhadap kami, terhadap lintas sektor seperti kecamatan, Polsek, Danramil, termasuk Puskesmas sebagai leading sektornya. Pihak desa telah membantu masyarakat untuk pengadaan closet, pasir, semen, pipa dan segala macam disiapkan,” ujarnya.
“Cuma ketika bantuan itu sudah disalurkan, kembali lagi ke masyarakat untuk memberdayakannya. Nah ini yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa tidak semuanya bisa disiapkan oleh desa. Tidak semuanya bisa disiapkan oleh Puskesmas atau Dinas Kesehatan. Yang pasti, yang namanya STBM itu perlu keterlibatan masyarakat. Mereka yang harus memanfaatkan bantuan yang ada,” tegasnya.
Hambatan kedua, ungkap Roy, ada juga beberapa desa yang kurang komunikatif. “Tapi sudah kami edukasi, sudah kami sosialisasi, sekarang mereka sudah wellcome. Tinggal pelaksanaan saja,” katanya.
Kemudian, kata dia, yang pasti adalah keterbatasan anggaran. Karena mungkin ditahun 2022 kemarin pihak desa tidak menganggarkan. “Tapi ditahun 2023 saya minta tolong agar dianggarkan untuk ODF ini,” ujarnya.
