Pemda Sintang Siapkan Rp 89 M untuk Pilbup dan Pilkades

oleh
Bupati Sintang Jarot Winarno menunjukan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang sudah ditandatangani bersama Ketua KPU Hazizah dan ketua Bawaslu Fransiskus

BERITA-AKTUAL.COM – Pemkab Sintang menunjukan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan pesta demokrasi. Total, dana yang disiapkan untuk Pemilihan Bupati (Pilbup) dan Pilkades serentak tahun 2020 mendatang sebesar Rp 89 Miliar.

“Tahun 2020 itu, selain untuk Pilkada Pemda Sintang juga menyiapkan Pilkades serentak. Sehingga total anggaran untuk Pilkada dan Pilkades sekitar Rp 89 miliar harus siapkan,” kata Jarot.

Dengan adanya hibah Pilkada dan Pilkades Kabupaten Sintang ini, maka anggaran yang ada di APBD Kabupaten Sintang Tahun 2020 menjadi komponen belanja paling besar dalam postur APBD 2020. “Disusul dana untuk pembangunan infratsrtuktur sebesar 24 milyar dan 28 milyar untuk pendidikan,” terang Jarot.

Sementara itu pada Senin (30/9/2019) Bupati Sintang Jarot Winarno menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang.

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang sudah ditandatangani tersebut, KPU Kabupaten Sintang mendapatkan anggaran sebesar Rp 44, 7 miliar. Sedangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sintang mendapatkan anggaran sebesar Rp 14,5 miliar.

“Saya senang hibah daerah untuk penyelenggaraan Pilkada Sintang tahun 2020 hari ini sudah ditandatangani. Karena, saya merasakan proses hibah khusus untuk Pilkada ini lebih panjang karena saat itu kami belum tahu jumlah APBD 2020 nanti. Dan selanjutnya kami akan berkomunikasi dengan DPRD Kabupaten Sintang untuk mendapatkan persetujuan,” terang Jarot.

Dikatakan Jarot, 95 persen APBD Sintang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan sumber lainnya dari Pemerintah Pusat. “Tetapi kita bersyukur bahwa hari ini, dana untuk pilkada sudah disiapkan dan. Ini menunjukkan bahwa kita komit untuk mewujudkan Pilkada serentak tahun 2020 yang lebih berkualitas,” katanya.

Menurutnya, ada 4 indikator dan 11 variabel yang selalu dihitung dalam menghitung indeks demokrasi Indonesia.  Selalu saja ada dua variabel antara pemerintah daerah dan partai politik yang nilainya kurang. “Kami berharap, terjadi pilkada yang berkualitas dan mampu mendapatkan pemimpin yang berkualitas,” harap Jarot.

 

No More Posts Available.

No more pages to load.