BERITA-AKTUAL.COM – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sintang menegaskan pemerintah sejak awal menyambut baik serta mendukung adanya program KIAT guru. Karena visi dan misi Kemendikbud dan program KIAT guru bertujuan untuk meningkatkan keberadaan dan kualitas layanan pendidikan dasar di wilayah perdesaan dan terpencil.
“Ini juga sejalan dengan salah satu visi pemerintah Kabupaten Sintang yakni cerdas dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” ujar Kartiyus.
Kartiyus menambahkan bahwa KIAT guru fase ke-1 sudah dilakukan pada tahun 2016-2018. Kemudian dilaksanakan KIAT guru Fase ke-2 tahun 2018-2019. Program KIAT guru sendiri terdiri dari 3 tahap pelaksanaan yakni, Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi. Ini yang dilakukan dari tingkat kabupaten sampai desa.
“Dari keseluruhan rangkaian kegiatan ini terdapat 4 kegiatan yang harus dilaksanakan oleh para pengemban tanggung jawab di tingkat desa yakni; Sosialisasi Desa, Pembentukan Janji Bersama, Pertemuan Rutin Bulanan Desa, dan Pertemuan Evaluasi Desa,” jelas Kartiyus.
Ia mengatakan, secara mandiri dimana peran dan keberadaan komite sekolah akan menjadi sangat penting disamping adanya dukungan dari pemerintah desa. Satu hal yang harus kita ketahui bersama bahwa pendidikan merupakan hak anak – anak dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak sekolah dan guru.
“Akan tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama secara gotong royong,” kata Kartiyus.
Ia menyampaikan, arah pembangunan kebudayaan dan pendidikan adalah terbentuknya insan dan ekosistem pendidikan yang berkarakter dengan dilandasi semangat gotong royong. Ini merupakan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
“Untuk mencapai visi tersebut harus dilakukan 3 hal yakni pertama, penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan. Kedua, peningkatan mutu dan akses. Ketiga, pengembangan efektivitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan public,” katanya.
Pemerintah juga menyadari pentingnya pendidikan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Oleh karena itu, sejak 2019 sebesar 20 persen APBN dialokasikan untuk pendidikan dimana setengahnya untuk gaji dan tunjangan guru.
“Namun demikian peningkatan kesejahteraan guru belum berjalan seiring dengan peningkatan kinerja guru maupun hasil belajar murid,” kata Kartiyus.
