BERITA-AKTUAL.COM – Wakil Ketua Komisi C DPRD Sintang, Senen Maryono menyatakan dukungannya atas rencana pemerintah pusat yang akan membuka formasi tenaga non Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2022 ini. Baik untuk tenaga kesehatan maupun pendidikan.
“Kebijakan itu kita dukung. Jadi tenaga honorer kesehatan atau pendidikan yang memenuhi syarat kalau bisa diprioritaskan diangkat menjadi PPPK. Kalaupun tidak bisa menjadi PNS seperti saat zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, minimal bisa jadi PPPK,” harap Senen saat diwawancarai berita-aktual.com di DPRD Sintang di sela istirahat rapat Badan Anggaran, Selasa 7 Juni 2022.
Menurut Senen, dengan mempertimbangkan pengabdian honorer bahkan ada yang belasan tahun, sudah seharusnya kita semua memberikan simpati dan empati.
“Mereka ada sudah mengabdi belasan tahun loh. Mereka ikut membantu pemerintah mencerdaskan serta menyehatkan masyarakat. Bukan mengesampingkan tenaga honorer lainnya ya selain kesehatan dan pendidikan yang sudah banyak jasanya. Untuk honorer lainnya, selama dianggap urgen atau diperlukan seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang memberikan pelayanan, atau di instansi lainnya, saya kira juga harus diperhatikan pemerintah,” ucapnya.
“Jadi harus dianalisis betul-betul lah. Jangan serta merta kebijakan 100 persen honorer dihapus ini diberlakukan. Ini harapan lho ya. Karena kita tidak bisa mendikte pemerintah pusat. Kita di daerah ini hanya perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah diberlakukan,” ucapnya.
Rencana rekrutmen PPPK diberlakukan pemerintah untuk mengatasi kekurangan tenaga kesehatan di tempat pelayanan atau rumah sakit umum. Begitu juga dengan tenaga guru. Apalagi pemerintah akan resmi menghapus tenaga honorer termasuk kesehatan para tahun 2023 mendatang. Dengan adanya kebijakan itu, honorer diharapkan bisa mengikuti seleksi PPPK yang dimaksud untuk memenuhi kekurangan yang terjadi.
