SINTANG – Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Sintang menyoroti masih banyaknya pabrik kelapa sawit (PKS) yang membeli tandan buah segar (TBS) milik petani tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Persoalan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi NasDem, Supriyadi, saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Sintang dalam rangka penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2027, Selasa 17 November 2026.
Supriyadi mengatakan, penetapan harga TBS setiap bulan sebenarnya melalui proses pembahasan dan kesepakatan yang melibatkan pihak perusahaan, pemerintah, serta perwakilan koperasi.
Ia menjelaskan, proses tersebut diawali dengan rapat verifikasi di perusahaan atau pabrik kelapa sawit untuk mengetahui besaran biaya operasional dan komponen lainnya.
Setelah itu, dilaksanakan rapat praindeks di Dinas Perkebunan yang melibatkan pengurus koperasi, pemerintah, dan pihak perusahaan. Selanjutnya, pembahasan indeks K dilakukan di tingkat provinsi dengan melibatkan unsur yang sama.
Masing-masing perusahaan mengusulkan indeks K, kemudian dilakukan penghitungan rata-rata sebagai dasar penetapan harga TBS setiap bulannya.
“Namun, pada kenyataannya sampai saat ini masih banyak pihak perusahaan yang tidak mengikuti harga yang sudah menjadi kesepakatan. Itu yang jelas terjadi,” ungkap Supriyadi.
Sebagai anggota legislatif yang juga Ketua Koperasi Harapan Jaya, ia mengaku mengetahui proses penetapan harga tersebut karena rutin mengikuti rapat pembahasan setiap bulan.
Menurutnya, pemerintah daerah harus bersikap tegas terhadap perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan harga TBS.
Ia meminta pemerintah memberikan teguran, baik secara lisan maupun tertulis, agar perusahaan menaati kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.
“Harapannya pihak pemerintah tegas dalam menyikapi kejadian-kejadian ini, kemudian memberikan teguran secara tertulis maupun lisan kepada pihak perusahaan agar mau menaati apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama,” tegasnya.







