SINTANG – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sintang meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti enam tuntutan Forum Komunikasi Petani Sawit Kabupaten Sintang yang disampaikan dalam aksi di Rumah Betang Tampun Juah, Jerora 1, Sintang, pada 10 November 2026.
Permintaan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan sekaligus Sekretaris Fraksi, Wardianus, dalam rapat paripurna DPRD Sintang terkait penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2027, Selasa 17 November 2026.
Wardianus mengatakan, pihaknya berharap Bupati Sintang bersama dinas terkait dapat segera menyikapi enam tuntutan yang disampaikan para petani sawit tersebut.
Menurutnya, sejumlah persoalan yang menjadi perhatian petani di antaranya penetapan harga tandan buah segar (TBS) yang transparan bagi petani swadaya, sistem pembelian yang adil, serta standar penilaian kualitas buah yang wajar.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti minimnya perlindungan dan pengawasan terhadap petani swadaya dalam hubungan mereka dengan pabrik kelapa sawit (PKS).
Wardianus menyebut, selama ini petani swadaya merasa berjalan sendiri tanpa mendapatkan perlindungan dan pengawasan yang memadai dari pihak berwenang maupun pemerintah daerah.
Kondisi tersebut dinilai membuat pabrik kelapa sawit terkesan bertindak semena-mena terhadap petani swadaya.
“Kami berharap agar pemerintah daerah melalui Bupati Sintang dan dinas terkait dapat menyikapi dengan cepat enam tuntutan tersebut,” tegas Wardianus.
Ia berharap pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang disampaikan para petani, sehingga tercipta sistem kemitraan dan pembelian TBS yang lebih adil serta memberikan kepastian bagi petani sawit swadaya di Kabupaten Sintang.





