Lasarus Banyak Membantu Pembangunan Daerah Perbatasan

oleh
Warga perbatasan mengklarifikasi pernyataan Kades Sepiluk dan menegaskan bahwa Ketua Komisi V banyak memperjuangkan pembangunan di daerah perbatasan.

BERITA-AKTUAL.COM – Warga perbatasan Jimi Manopo meluruskan pernyataan Kepala Desa Sepiluk, Kecamatan Ketungau Hulu yang menyampaikan bahwa Ketua Komisi V DPR RI Lasarus seolah-olah tidak punya perhatian terhadap pembangunan di daerah perbatasan. Jimi menegaskan bahwa, berdasarkan data Ketua Komisi V justru banyak sekali memperjuangkan pembangunan daerah perbatasan.

“Beliau justru banyak memberikan perhatian terhadap pembangunan perbatasan. Terbukti setiap tahun selalu dianggarkan untuk pembangunan Jalan Paralel Perbatasan melalui APBN,” ungkap Jimi.

Karena jalan tersebut dibangun dengan APBN, kata Jimi, tentunya hal itu menjadi tugas Komisi V bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR). Dan pada tahun 2022 ini sudah dianggarkan proyek jalan paralel perbatasan dari Balai Karangan Kabupaten Sanggau menuju Senaning Kabupaten Sintang sebesar Rp 240 miliar.

“Jalan ini sudah dilakukan proses tender oleh Balai Sarana dan Prasarana Kementerian PUPR. Info yang kami dapat, sekitar sebulan lagi kontrak sudah berjalan. Ini artinya, Pak Lasarus sudah membantu memperjuangkan dana besar untuk pembangunan perbatasan,” kata Jimi.

Selain itu, ungkap Jimi, setiap tahunnya juga dianggarkan untuk pemeliharaan Jalan Paralel Perbatasan. Tahun 2021 dianggarkan Rp 8 Miliar oleh Kementerian PUPR dan Komisi. Pemenang tender PT Aroni. “Tentu mereka yang harus melihat kondisi kalan tersebut, titik-titik jalan paralel yang rusak parah harus diperbaiki karena sudah dianggarkan,” jelasnya.

“Tahun 2022 juga sudah dianggarkan, tendernya sudah selesai. Pemenangnya PT Aroni untuk pemeliharaan jalan paralel perbatasan. Pertanyaan kita, mengapa PT Aroni tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya. Jalan tersebut harus diservis, itu kewenangan mereka selaku pemenang tender,” ujarnya.

Jimi mengatakan, informasinya yang didapatkannya bahwa alat berat PT Aroni sudah parkir di Desa Mungguk Gelombang dan Desa Radin Jaya. “Yang kita pertanyakan, mengapa mereka tidak sesegera mungkin memperbaiki jalan yang dikeluhkan Kades Sepiluk. Nah ini yang perlu kita luruskan,” katanya.

Kemudian, Jimi menyebut bahwa dirinya mendapatkan informasi secara khusus di Desa Rasau pada tahun ini juga mendapat anggaran Rp 160 Milyar. Pekerjaanya berupa pengaspalan dari Rasau menuju Desa Jasa Kecamatan Ketungau Hulu.

“Ini artinya pemerintah pusat sangat serius dalam membangun daerah perbatasan. Komisi V sudah jelas, setiap kali kunjungan selalu melihat keluhan-keluhan masyarakat. Harusnya kita mesti bersyukur daerah perbatasan mendapat kucuran dana selalu besar setiap tahunnya. Sementara daerah lain tidak banyak mendapatkan alokasi pembangunan yang sama,” ujarnya.

Kedepan, Jimi menyarankan kepada kepala desa yang wilayahnya dilintasi jalan paralel perbatasan untuk bisa membuat suatu forum untuk memudahkan berkomunikasi ke Kementerian PUPR. Agar mengetahui secara jelas kegiatan-kegiatan pembangunan di perbatasan.

“Kalau itu dilakukan, tidak ada miss komunikasi terhadap anggaran dan pembangunan yang masuk di daerah perbatasan. Karena yang terjadi sekarang, para kades yang wilayahnya dilalui jalan paralel perbatasan tidak tahu informasi. Sehingga menyampaikan informasi yang tidak benar. Ini jelas merugikan secara personal, karena selama ini Pak Lasarus banyak membantu pembangunan di Kalbar, termasuk juga di Kabupaten Sintang,” katanya.

Hadirkan Pemerataan Pembangunan

Warga Sintang, Martin Sunarya Putra menambahkan bahwa Kabupaten Sintang beruntung mempunyai keterwakilan di Komisi V DPR RI. Kita semestinya bersyukur punya keterwakilan yang punya posisi sangat strategis dalam menentukankan pembangunan di Kalbar.

“Kedepan kita berharap pembangunan di Kalbar bisa sejajar dengan daerah lain. Kita juga berharap pembangunan berjalan berkesinambungan,” ujarnya.

Martin juga menyampaikan terima kasih pada Lasarus selaku Ketua Komisi V DPR RI karena menghadirkan pemerataan pembangunan hingga ke daerah termasuk Sintang. “Artinya pembangunan itu berdampak pada kesejahteraan dan mulai terlihat. Sebagai bangsa yang besar, kita sangat berharap banyak, paling tidak kita tidak tertinggal dibanding daerah lain,” ujarnya.

“Selain itu harapan besar kami pada Pak Lasarus, jalan-jalan paralel perbatasan yang menghubungkan banyak daerah bisa diakses dengan lancar. Sehingga roda ekonomi berjalan dengan baik. Nah, keberadaan Pak Lasarus di Komisi V DPR RI, bisa memperjuangkan banyak hal. Banyak program pembangunan yang bisa dibawa ke sini untuk menunjang keberlangsungan ekonomi sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Martin kemudian mengungkapkan banyak pembangunan pemerintah pusat di Sintang yang dibawa oleh Lasarus. Salah satunya pembangunan Jalan Jerora, penataan waterfront Sungai Durian dan banyak proyek nasional lainnya.

“Inilah hasil dari perjuangan dan pembangunan yang dibawa Pak Lasarus dari pusat ke daerah. Terima kasih banyak pada Pak Lasarus dan kementerian yang sudah mengalokasikan kegiatan pembangunan ini,” ucap Martin.

Panglima Aliansi Solidaritas Anak Peladang (ASAP) Sintang, Andreas menuturkan, sebagai putra dari perbatasan dirinya banyak mengetahui pembangunan yang masuk ke daerah tersebut. Tahun 2019, Komisi V bersama Kementerian PUPR menganggarkan pembangunan jalan dari Balai Karangan (Sanggau) hingga Desa Semareh (Sintang) sebesar Rp 350 miliar.

“Itu dianggarkan untuk pembangunan jalan mulai dari pengerasan dan ada juga yang diaspal. Hanya hanya pemenang tender hanya mengerjakan 30 kilometer dari 136 meter yang seharusnya dikerjakan,” ujarnya.

“Ini yang membuat kami kecewa. Pemerintah sudah menggelontorkan dana untuk membangun jalan perbatasan, tapi pemenang proyek tidak becus,” sesalnya.

Oleh karena itu, kedepan ia meminta pada pemenang proyek pekerjaan di perbatasan akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggungjawab. “Kami minta dalam pelelangan proyek jangan kongkalikong. Jangan pilih pemenang yang tidak becus bekerja. Karena masyarakat yang dirugikan,” tegasnya.

Terkait pernyataan Kades Sepiluk yang menagih janji pembangunan perbatasan ke Ketua Komisi V, Andreas menegaskan bahwa hal itu sudah direalisasikan dengan mengalokasikan dana dari APBN pada tahun ini.

No More Posts Available.

No more pages to load.