BERITA-AKTUAL.COM – Aliansi Masyarakat Petani Plasma (Ampelas) Borneo bersama LBH Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), ikut hadir saat DPRD Sintang berdialog dengan Julong Group sekaligus meninjau pabrik dan limbah perusahaan.
Ketua LBH Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Jelani Christo menambahkan bahwa, 17 tuntutan aliansi ke Julong Group bukan karangan bebas, tapi fakta di lapangan.
“Jadi sudah jelas, banyak pelanggaran yang dilakukan perusahaan yang tak bisa biarkan. Kami akan mengawal ini sampai Julong Group dipansuskan. Supaya diketahui jelas apakah DPRD sudah serius bekerja atau tidak setelah melihat fakta di lapangan dan laporan masyarakat,” tegasnya.
Jelani kemudian mengungkap fakta miris mengenai pembagian yang diterima oleh petani plasma. Mereka hanya menerima Rp 52 ribu per tiga bulan. Artinya, petani plasma hanya mendapatkan sekitar Rp 17 ribu per bulan.
“Logikanya, masuk akal atau tidak jika lahan 1,5-2 hektar hanya mendapatkan 6 kilogram buah sawit. Kan ngak masuk akal. Inilah yang terjadi sudah sudah dibiarkan lama,” ucapnya.
Sekretaris Aliansi Masyarakat Petani Plasma (Ampelas) Borneo, Yohanes Agus menegaskan bahwa yang diperjuangkan adalah hak petani plasma. Menurutnya banyak sekali HGU yang tidak jelas. “Kami punya data yang sangat akurat,” klaimnya.
Selain itu, kata Agus, petani plasma juga menuntut transparansi dari perusahaan. Karena data yang disampaikan perusahaan ketika dikunjungi DPRD Sintang berbeda dengan yang dimiliki aliansi petani plasma. “Oleh karena itu, kami minta supaya setiap persoalan tidak lagi disembunyikan,” pintanya.
“Kami juga minta tenaga kerja diberikan keadilan sesuai aturan yang ada. Tidak ada lagi diskriminasi terhadap pekerja,” ujarnya.
Bayangkan saja, ada tenaga kerja yang bekerja 1,5 sampai 7 tahun masih berstatus tenaga harian lepas. “Ini kan tidak manusiawi. Seharusnya mereka sudah diangkat sebagai pegawai tetap. Ini yang kita inginkan. Agar mereka mendapatkan hak sesuai Upah Minumum Kabupaten,” katanya.
Dengan banyaknya persoalan yang terjadi di Julong Group, Agus menyatakan bahwa aliansi mendesak agar dibuatkan Pansus oleh DPRD. Mengingat banyaknya persoalan yang terkesan disembunyikan.
Sementara itu, GM Humas Julong Sintang Heri Sugianto, Heri Sugianto ketika dikonfirmasi wartawan terkait tuntutan petani plasma dan kunjungan DPRD Sintang ke lapangan, yang bersangkutan enggan berkomentar.
