KAPUAS HULU – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kelanjutan pembangunan ruas Jalan Nanga Era–Batas Kalimantan Timur (Kaltim) yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu. Menurutnya, penyelesaian ruas jalan hingga Tanjung Lokang membutuhkan anggaran sekitar Rp2 triliun dan akan terus diperjuangkan di tingkat pemerintah pusat.
Pernyataan tersebut disampaikan Lasarus saat melakukan reses sekaligus meninjau progres pembangunan ruas Jalan Nanga Era–Batas Kaltim, Senin (27/7/2026).
Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat, Chandra, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua DPRD Kapuas Hulu, Yanto beserta sejumlah anggota DPRD.
Lasarus mengatakan pembangunan jalan perbatasan tersebut merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan membuka keterisolasian wilayah sekaligus memperkuat konektivitas kawasan perbatasan negara.
“Tentu ini sudah menjadi komitmen pemerintah. Ini sebetulnya bagian dari proyek strategis nasional di kawasan perbatasan, bukan hanya ada di Kalimantan Barat, tetapi juga di Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini,” kata Lasarus.
Meski demikian, ia mengakui progres pembangunan masih jauh dari kondisi yang diharapkan. Menurutnya, perubahan pemerintahan turut memengaruhi dinamika pelaksanaan program sehingga diperlukan upaya bersama agar proyek tersebut tetap menjadi prioritas nasional.
“Progresnya memang masih jauh sekali dari keadaan yang kita butuhkan. Karena pergantian pemerintahan kemarin, dinamikanya juga berubah. Tentu ini perlu terus kita kejar,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Barat, Lasarus menegaskan dirinya berkepentingan agar proyek yang telah dimulai dapat dituntaskan.
“Saya sebagai orang Kalimantan Barat sangat menginginkan program yang sudah kita mulai ini diselesaikan. Apalagi jalan ini melewati taman nasional dan hutan lindung. Harus diselesaikan supaya benar-benar bermanfaat. Kalau tidak diselesaikan, justru akan merusak hutan tanpa menghasilkan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menjelaskan kebutuhan anggaran sekitar Rp2 triliun tersebut baru mencakup pembangunan hingga Tanjung Lokang dengan kondisi jalan beraspal. Sementara dari Tanjung Lokang menuju Long Pahangai Kalimantan Timur masih tersisa sekitar 47 kilometer yang juga membutuhkan penanganan.
“Kebutuhan Rp2 triliun itu baru sampai Tanjung Lokang, belum dari Tanjung Lokang ke Long Pahangai hingga batas Kaltim. Itu masih sekitar 47 kilometer lagi. Jadi pekerjaan rumah kita masih sangat besar,” katanya.
Untuk mempercepat realisasi pembangunan, Lasarus mengaku telah berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar bersama-sama menyuarakan pentingnya kelanjutan proyek tersebut kepada pemerintah pusat.
“Beberapa hari lalu saya bertemu Gubernur Kalimantan Timur untuk berdiskusi. Nanti akan ada tindak lanjut bagaimana pemerintah Provinsi Kalbar dan Kaltim bisa bersama-sama membantu kami di DPR menyuarakan kepada pemerintah pusat supaya program ini tetap berlanjut,” ujarnya.
Menurut Lasarus, pembangunan jalan perbatasan hingga kini masih terus berjalan meski dengan skala yang belum besar. Selain ruas Nanga Era, pembangunan jalan perbatasan juga berlangsung di sejumlah titik lain seperti Aruk, Bengkayang, Jagoi Babang hingga Entikong.
Ia juga membuka kemungkinan penggunaan skema pendanaan alternatif, termasuk melalui pinjaman (loan), mengingat proyek tersebut berkaitan dengan pengentasan daerah terisolasi dan kepentingan strategis nasional.
“Ke depan kita akan mencari skema penganggaran lain. Saya juga sudah membicarakan kemungkinan menggunakan loan, karena ini termasuk program pengentasan keterisolasian daerah sekaligus mendukung keamanan kawasan perbatasan Indonesia dengan Malaysia,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPJN Kalimantan Barat, Chandra, menjelaskan pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2026 masih difokuskan pada peningkatan kondisi dasar jalan dan belum sampai tahap pengaspalan.
“Tahun ini end product-nya masih terkait penurunan grade. Jadi belum ada pekerjaan aspal. Pengaspalan direncanakan dilakukan tahun depan,” jelas Chandra.
Menurutnya, pekerjaan tahun ini bertujuan menurunkan tingkat kemiringan jalan hingga sesuai standar sekitar 10 persen agar lebih aman dilalui kendaraan. Selain itu juga dilakukan pembangunan dua unit box culvert pada segmen sepanjang 6,7 kilometer.
Ia membenarkan bahwa kebutuhan anggaran hingga sekitar Rp2 triliun merupakan estimasi untuk menuntaskan pembangunan jalan hingga Tanjung Lokang dalam kondisi beraspal.
“Makanya kami mohon dukungan dari Pak Ketua Komisi V. Untuk saat ini tidak ada kendala signifikan di lapangan, hanya memang masih menunggu alokasi anggaran untuk pekerjaan berikutnya,” katanya.
Di kesempatan yang sama, Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, menyampaikan apresiasi atas perhatian Ketua Komisi V DPR RI dan BPJN Kalimantan Barat terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Kapuas Hulu.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Komisi V DPR RI Pak Lasarus beserta BPJN yang hadir melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan ruas Jalan Nanga Era–Batas Kaltim. Harapan kami, pekerjaan jalan ini terus dilanjutkan sampai ke Tanjung Lokang,” ujarnya.
Fransiskus menegaskan Tanjung Lokang merupakan permukiman terakhir di wilayah Hulu Kapuas sehingga akses jalan yang memadai sangat dibutuhkan masyarakat.
“Kita mendengar sendiri kebutuhan anggarannya cukup besar. Karena itu kami berharap Pak Ketua Komisi V dapat terus memperjuangkannya sehingga jalan ini benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di Hulu Kapuas dan Kabupaten Kapuas Hulu secara keseluruhan,” pungkasnya.
