SINTANG – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sintang mendorong Pemerintah Kabupaten Sintang membangun pabrik kelapa sawit (PKS) melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Usulan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesulitan petani mandiri dalam menjual tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sintang, Toni, mengatakan usulan itu disampaikannya dalam rapat paripurna penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2027, Selasa (17/11/2026).
Menurut Toni, keberadaan 12 pabrik kelapa sawit yang saat ini beroperasi di Kabupaten Sintang belum mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh petani mandiri, terutama dalam menampung hasil panen dari berbagai wilayah.
“Melihat situasi Kabupaten Sintang, banyaknya petani mandiri, sekarang ini 12 pabrik yang ada di Sintang sangat sulit menampung buah-buah petani mandiri per wilayah,” kata Toni, Rabu (18/11/2026).
Atas kondisi tersebut, Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah membentuk BUMD yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit sekaligus membangun pabrik pengolahan TBS.
Toni menilai, keberadaan pabrik sawit milik pemerintah daerah tidak hanya membantu petani mendapatkan kepastian pasar, tetapi juga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ini salah satu solusi. Manfaatnya banyak, untuk mendorong PAD yang nantinya kembali juga untuk membangun Kabupaten Sintang,” ujarnya.
Ia juga berpendapat, pabrik sawit yang dikelola pemerintah daerah dapat membantu menjaga pembelian TBS agar sesuai dengan ketentuan harga pemerintah.
“Regulasi harga pasti bisa ditekan sesuai dengan harga pemerintah, karena itu pabrik pemerintah. Selain itu, petani juga merasa diperhatikan oleh pemerintah daerah,” katanya.
Toni menambahkan, pembentukan BUMD di sektor sawit merupakan salah satu bentuk inovasi dalam mengoptimalkan potensi daerah. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan investasi pada sektor yang memiliki potensi ekonomi besar di Kabupaten Sintang.
Ia bahkan membandingkan rencana tersebut dengan penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah yang selama ini dinilainya belum memberikan hasil signifikan.
“Daripada seperti PDAM, kita sertakan terus modal, tetapi hasilnya tidak signifikan. Kenapa tidak kita buat inovasi?” ungkapnya.
Toni juga mengaitkan usulan tersebut dengan arahan Presiden kepada para kepala daerah di Hambalang agar mengoptimalkan potensi unggulan masing-masing daerah, baik sektor pertambangan maupun perkebunan.
“Kebetulan di Sintang potensinya sawit. Itu yang kita dorong,” pungkasnya.






