SINTANG – Dalam rangka memperkuat tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Sintang, Tim Pelaksana Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (TPD-KSB) Kabupaten Sintang bersama WWF Indonesia menggelar diskusi bertajuk Tinjauan Kebijakan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia, Senin (15/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula CU Keling Kumang tersebut dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Niko Dimus, dan diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan yang berkaitan dengan sektor perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.
Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sintang sekaligus Kepala Sekretariat TPD-KSB Sintang Arif Setya Budi menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang dilakukan sebagai bagian dari upaya mendorong tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.
Namun, pada kegiatan kali ini, pembahasan lebih difokuskan pada tinjauan terhadap berbagai kebijakan kelapa sawit berkelanjutan yang telah diterbitkan pemerintah pusat maupun daerah.
“Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian, kemudian juga oleh pemerintah daerah. Tetapi pelaksanaan dan implementasi di lapangan masih belum maksimal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah tingkat kepatuhan pelaku usaha perkebunan, baik perusahaan perkebunan maupun masyarakat sebagai pekebun, terhadap berbagai regulasi yang berlaku.
Menurutnya, persoalan tata kelola perkebunan kelapa sawit merupakan isu yang cukup kompleks karena melibatkan berbagai aspek, mulai dari regulasi, sosial masyarakat, hingga potensi konflik yang muncul di lapangan.
“Permasalahan ini kompleks, baik dari sisi regulasi maupun sosial. Konflik itu selalu ada, kemudian dari sisi aturan juga banyak regulasi yang tingkat implementasinya di lapangan masih minim,” jelasnya.
Melalui kegiatan dialog tersebut, TPD-KSB Sintang ingin melihat sejauh mana kebijakan yang ada dapat diterapkan dengan baik, termasuk mengidentifikasi kendala yang menyebabkan implementasi regulasi belum berjalan optimal.
“Jadi kita melaksanakan dialog ini untuk meninjau apakah aturan-aturan tersebut mudah diterapkan atau tidak. Kalau sulit, tantangannya apa yang menyebabkan implementasinya di lapangan masih rendah,” katanya.
Ia menambahkan, diskusi tersebut juga menjadi momentum untuk melihat kondisi terkini industri perkebunan kelapa sawit sekaligus menyelaraskan dengan berbagai regulasi yang mengatur sektor tersebut.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak atau multi stakeholder, mulai dari pemerintah daerah, lembaga mitra, hingga organisasi nonpemerintah (NGO) yang selama ini berkolaborasi dalam mendukung pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.
Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan tercipta iklim perkebunan kelapa sawit yang lebih baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan tata kelola yang bertanggung jawab.
