PONTIANAK – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Fraksi Partai Golkar, Usmandy, mendorong Pemerintah Provinsi Kalbar untuk lebih serius dan maksimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2026. Dorongan ini disampaikan seiring telah disahkannya APBD Provinsi Kalbar 2026.
Dalam APBD 2026, total anggaran Kalbar ditetapkan sebesar Rp6,22 triliun. Sementara itu, pendapatan daerah ditargetkan Rp5,97 triliun, dengan belanja daerah tetap di angka Rp6,22 triliun. Kekurangan anggaran tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp300 miliar yang bersumber dari estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025.
Menurut Usmandy, struktur APBD tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Kalbar perlu memperkuat fondasi keuangannya melalui peningkatan PAD agar tidak terus bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat.
“Dengan target pendapatan Rp5,97 triliun dan belanja mencapai Rp6,22 triliun, maka optimalisasi PAD menjadi sangat krusial. Ini penting agar ruang fiskal Kalbar semakin kuat, sehat, dan berkelanjutan,” tegas Usmandy.
Legislator asal Dapil Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu itu menilai, Pemprov Kalbar memiliki banyak potensi yang bisa digarap secara lebih optimal. Mulai dari pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset daerah, hingga peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ia juga mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pendapatan untuk bekerja lebih inovatif dan adaptif, termasuk memanfaatkan sistem digital dalam pemungutan pendapatan guna meningkatkan efektivitas sekaligus menekan potensi kebocoran.
“Optimalisasi PAD bukan berarti menambah beban masyarakat. Yang dibutuhkan adalah perbaikan tata kelola, transparansi, serta perluasan basis pendapatan daerah,” ujarnya.
Usmandy menegaskan, PAD yang kuat akan berdampak langsung pada keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Barat.
Ia berharap pada Tahun Anggaran 2026, Pemprov Kalbar mampu merealisasikan target pendapatan secara optimal sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat ditekan secara bertahap.
“DPRD Kalbar, khususnya Fraksi Partai Golkar, akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan dukungan agar kebijakan peningkatan PAD benar-benar efektif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
