BERITA-AKTUAL.COM – Wakil Bupati Sintang, Melkianus mengatakan bahwa secara umum kemiskinan di Kabupaten Sintang mengalami penurunan. Tahun 2018 masih sebesar 10,35 persen, 2019 sebesar 9,65 persen, 2020 sebesar 9,27 persen dan tahun 2021 sebesar 9,28 persen.
Memang, kata Melkianus, ada kenaikan angka kemiskinan tahun 2021 dibanding tahun 2020. Hal itu dipengaruhi oleh dampak dari pandemi Corona Virus Disease atau Covid-19.
“Kenaikan angka kemiskinan juga dipengaruhi oleh angka garis kemiskinan Kabupaten Sintang tahun 2021 yang mencapai Rp 593.844 per orang dan tertinggi diantara 14 kabupaten kota se-Kalbar,” terang Melkianus yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sintang ini.
Kemudian, kata Melkianus, penyebaran penduduk miskin di Kabupaten Sintang juga disebabkan kondisi geografis dan wilayah yang cukup luas dengan kondisi infrastruktur yang belum memadai dan masih ada desa dengan status desa tertinggal.
“Berdasarkan hasil pemutakhiran data indeks desa membangun tahun 2022, status kemajuan dan kemandirian dari 391 desa di Kabupaten Sintang adalah 65 desa mandiri, 82 desa maju, 233 desa berkembang, 10 desa tertinggal dan tidak ada lagi desa sangat tertinggal,” terang Melkianus.
Dijelaskan Melkianus, berdasarkan data penyebaran penduduk miskin dan status kemajuan desa yang ada di Kabupaten Sintang, maka kita seharusnya dapat melakukan pemetaan terhadap wilayah yang menjadi prioritas dan sasaran dalam pembangunan daerah. Khususnya dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sintang. Khususnya lagi beberapa wilayah kecamatan yang merupakan kantong kemiskinan.
“Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Ini dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat,” katanya.
“Nah tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan,” kata Melkianus.
