BERITA-AKTUAL.COM, SINTANG – Ratusan massa dari Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Sintang menggelar aksi damai di halaman Kantor Bupati Sintang, Senin 17 Mei 2023.
Mereka menuntut tiga hal. Pertama, kenaikan tunjangan BPD Kabupaten Sintang. Kedua, fasilitasi kemudahan dalam mendapatkan kredit dari perbankan. Ketiga, kenaikan operasional BPD.
Jika tuntutan tidak dikabulkan, BPD mengancam akan tidur di halaman kantor Bupati Sintang hingga ada keputusan resmi dari pemerintah.
Ketua PABPDSI Sintang, Pinin mengatakan bahwa seluruh BPD se-Kabupaten Sintang memilih melakukan aksi hari ini karena setelah beberapa kali audiensi belum membuah hasil.
“Sudah lebih satu tahun tuntutan kami tidak ada jawaban dari Pemda maupun DPRD serta OPD terkait,” jelasnya.
Ia mengatakan, tunjangan BPD saat ini terhitung kecil. Untuk anggota dan Sekretaris nilainya Rp 750 ribu, Wakil Ketua 1.050.000 dan Ketua BPD Rp 1,5 juta.
“Kami berharap tunjangan dinaikan, untuk ketua standarnya sama dengan Kades. Kami tidak ingin ada audiensi lagi. Harus ada keputusan pada hari ini,” jelasnya.
Selain itu, BPD juga menuntut penambahan operasional. Karena ada yang hanya mendapatkan Rp 200 atau Rp 300 ribu saja. “Jumlahnya itu tentu tidak cukup. Mau beli ATK ndak cukup,” jelasnya.
Salah satu perwakilan BPD dari Kecamatan Ketungau Hulu, Timo mengatakan bahwa operasional yang didapatnya sebesar Rp 750 tidak cukup. Apalagi bagi BPD di daerah perbatasan seperti dirinya.
“Jumlahnya itu untuk pulang pergi dari Ketungau Hulu – Sintang saja tidak cukup. Karena kita harus melewati Sanggau dan Sekadau, jadi Rp 750 ribu habis untuk PP. Jadi harapan kami bisa dinaikan tunjangannya,” harapnya.
Saat aksi damai tersebut, massa mendesak agar Bupati Sintang Jarot Winarno hadir langsung menemui BPD se-Kabupaten Sintang dan menolak audiensi lagi. Meski disampaikan bahwa Bupati sedang menghadiri kegiatan di Sepauk, massa ngotot agar Bupati dihadirkan. Saat itu, masaa diterima oleh Asisten Pemerintahan Syarif Yasser Arafat didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Herkulanus Ronny beserta sejumlah kepala OPD terkait dan perwakilan Bank Kalbar.
Bupati Sintang, Jarot Winarno mengatakan bahwa tuntutan BPD akan diperjuangkan dalam APBD Perubahan 2023, tentunya dengan melihat kondisi keuangan daerah.
“Mudah-mudahan ada uangnya dalam APBD Perubahan. Mudah-mudahan bisa dinaikan,” ujar Jarot. Terkait kemudahan kredit, Jarot akan membantu memfasilitasi agar dimudahkan.
