OPD “Naik Kelas”, Jika Kinerja tidak Meningkat, Sungguh Sangat Terlalu

oleh
Bupati Sintang Jarot Winarno memberi ucapan selamat pada pejabat yang dilantik

BERITA-AKTUAL.COM – Bupati Sintang Jarot Winarno mengatakan bahwa berubahnya kapasitas 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus dibarengi dengan peningkatan kualitas kerja. Sehingga menjadi motivasi kerja sebagai pejabat publik yang melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

“Kalau dulu bapak/ibu sudah bekerja dengan baik, tentunya dengan kapasitas sudah ditingkatkan maka kinerja juga harus meningkat lebih. Jika tidak meningkat, sungguh sangat terlalu,” ucap Jarot.

Hal itu disampaikan Jarot saat melantik Pejabat Administrator dan Pengawas untuk tiga OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, Senin (30/9/19). Ketiga OPD tersebut adalah Badan Pengelola Perbatasan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

“Tiga badan OPD yang baru ini spesial dari sebelumnya. Dimana diawali dengan kajian, analisis dan pemikiran bahwa tantangan rill yang dihadapi Kabupaten Sintang ditiga tugas badan baru ini semakin besar,” kata Jarot.

Ia mengatakan, adanya komitmen NKRI harga mati, menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara serta ingin memperkuat masyarakat sipil, maka pemerintah menyadari bahwa Kesbangpol harus ditingkatkan.

“Selama ini berupa kantor harus ditingkatkan kapasitasnya setingkat badan. Betapa beratnya perjuangan kita menjadikan Kesbangpol menjadi badan, saat ini sudah terwujud,” ucapnya.

Selanjutnya, jelas Jarot, terkait dengan bentuk bencana di Kabupaten Sintang sehingga Kantor Penanggulan Bencana Daerah ditingkatkan menjadi badan yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). “Meningkatnya kapasitas tentu kualitas kerja akan meningkat dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Sintang,” pinta Jarot.

Demikian halnya dengan Badan Pengelola Perbatasan. Wilayah perbatasan luasnya mendekati 20 persen luas total Kabupaten Sintang dengan jumlah penduduknya hampir 50 ribu jiwa.

“Ini tentu membutuhkan penanganan khusus. Membutuhkan koordinasi vertikal baik itu dengan Provinsi hingga ke pemerintah pusat bahkan dengan negara tetangga Malaysia. Sehingga tugas pokok dan fungsi dari Badan Penggelola Perbatasan harus ditingkatkan kualitasnya,” ucapnya.

No More Posts Available.

No more pages to load.