SINTANG – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Edy Harmaini mengatakan bahwa sampai dengan hari ini, dari 20 puskesmas yang ada di Kabupaten Sintang, 12 diantaranya sudah melakukan launching dan menerapkan Integrasi Layanan Primer atau ILP,
“Masih ada 8 puskesmas yang belum menerapkan ILP. tentunya kami berharap sampai dengan akhir tahun ini semua puskesmas sudah menerapkan ILP,” harap Edy, belum lama ini.
Ia mengungkapkan, penerapan ILP mulai dicanangkan secara nasional pada tanggal 31 Agustus 2023. Sejak saat itu Kementerian Kesehatan melakukan sosialisasi/advokasi tentang ILP ke daerah-daerah yang dilaksanakan melalui berbagai pertemuan baik dalam jaringan maupun luar jaringan.
“Tidak terkecuali Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang juga telah melaksanakan sosialisasi dan orientasi penerapan ILP bagi kepala puskesmas dan jajarannya. Puncak dari penerapan ilp ini adalah dilaksanakannya pencanangan ILP Puskesmas dan penandatanganan kesepakatan bersama penerapan ILP oleh kepala puskesmas bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional (HKN) tanggal 12 November 2024 oleh bupati terdahulu yang bertempat di Puskesmas Sungai Durian Sintang,” bebernya.
Saat itu, sambung Edy, bersamaan dengan launching ILP, puskesmas juga telah menerapkan Rekam Medik Elektronik (RMS) di 20 puskesmas dengan konsep tanpa kertas (less paper). Ini sebagai upaya mempermudah dalam hal pencatatan dan pelaporan pasien demi mendukuing program transformasi sistem kesehatan.
Edy menambahkan, konsep ILP di tingkat kecamatan akan diikuti sampai ke tingkat desa/kelurahan dengan keberadaan unit kesehatan di desa yakni Puskesmas Pembantu (Pustu). Pustu sebagai jaringan puskesmas akan bertanggungjawab dalam memastikan masyarakat di desa/kelurahan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhannya.
“Pustu akan memberikan layanan sesuai dengan paket pelayanan Pustu yang berorientasi pada promotif dan preventif, serta sekaligus mengkoordinir pemberdayaan masyarakat seperti Posyandu dan kunjungan rumah oleh kader. Dengan keberadaan pustu dan kader yang semakin diperkuat perannya di tingkat desa/kelurahan, diharapkan masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan kesehatan dan pemantauan wilayah setempat (PWS) dapat dilaksanakan dengan lebih optimal,” harapnya.
