SINTANG – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Sandan, merespons banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi jalan rusak di wilayah Bumi Senentang yang belakangan kerap viral di media sosial.
Sandan mengakui, kerusakan infrastruktur jalan memang menjadi perhatian pemerintah daerah. Namun, kondisi tersebut tidak lepas dari dampak efisiensi anggaran yang terjadi secara nasional.
Hal itu disampaikannya usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 tingkat Kabupaten Sintang di Pendopo Bupati Sintang, Kamis, 9 April 2026.
“Anggaran sekarang mengalami efisiensi. Pemerintah daerah, termasuk pak bupati, pasti sudah merencanakan perbaikan jalan. Semua itu kita pikirkan, tetapi kalau dananya tidak ada, pembangunan juga tidak bisa dilakukan,” ujarnya.
Menurut Sandan, pemerintah tidak mungkin membiarkan kondisi jalan rusak berlarut-larut. Namun, proses perbaikan juga tidak bisa dilakukan secara instan karena harus melalui mekanisme penganggaran yang sah.
“Kita berharap ada kebijakan dari pemerintah daerah, karena tidak mungkin dibiarkan. Tapi ini tidak bisa instan, karena anggaran harus melalui persetujuan. Kalau mendahului anggaran, justru bisa menimbulkan masalah baru,” jelasnya.
Ia pun meminta masyarakat untuk bersabar, mengingat kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya terjadi di Kabupaten Sintang, melainkan juga di seluruh daerah di Indonesia.
“Kita harap masyarakat bersabar. Kondisi ini terjadi di semua daerah. Jalan rusak, jembatan rusak bukan hanya di sini saja, tapi hampir di seluruh wilayah,” katanya.
Sandan menambahkan, keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi salah satu kendala utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.
“Kita di daerah ini sangat bergantung pada dana transfer dari pusat. PAD kita masih minim. Kalau tidak ada dukungan dari pusat, tentu sulit untuk membiayai pembangunan,” ungkapnya.
