SINTANG – Pemerintah Kabupaten Sintang bersama DPRD tengah membahas rencana penarikan retribusi baru yang menyasar sektor perkebunan kelapa sawit. Hal ini terungkap dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Kabupaten Sintang, Toni, mengatakan terdapat dua jenis retribusi baru yang akan diatur dalam Raperda tersebut. Keduanya yakni retribusi timbangan di pabrik kelapa sawit serta retribusi terkait pengambilalihan atau take over.
“Dalam Raperda ini ada retribusi baru yang akan kita jadikan Perda, khususnya terkait timbangan di pabrik-pabrik kelapa sawit. Ini yang akan kita bahas dan sosialisasikan ke pihak terkait,” ujar Toni saat ditemui media berita-aktual.com di sela rapat kerja Pansus 1 bersama perusahaan perkebunan di Ruang Paripurna DPRD Sintang, Selasa 7 April 2026.
Ia menjelaskan, selain retribusi timbangan, pihaknya juga mengatur retribusi terkait take over. “Jadi ada dua retribusi yang akan kita jadikan Perda, yakni take over dan pengadaan timbangan,” jelasnya.
Menurut Toni, penyusunan Raperda ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden RI agar setiap daerah mampu berinovasi dalam meningkatkan pendapatan sesuai dengan potensi masing-masing.
“Perintah Presiden agar daerah mencari sumber-sumber PAD. Sintang ini potensinya di sawit, jadi itulah inovasi kita untuk meningkatkan PAD melalui retribusi yang saat ini dibahas,” katanya.
Meski demikian, saat ditanya mengenai kemungkinan sektor lain seperti pertambangan menjadi sumber PAD, Toni mengaku pihaknya belum membahas hingga ke arah tersebut.
Rapat kerja Pansus 1 DPRD Sintang dengan perusahaan perkebunan tersebut dipimpin langsung oleh Toni, didampingi Wakil Ketua Pansus 1 Hikman Sudirman, serta dihadiri para anggota pansus lainnya. Hadir juga Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny dan OPD terkait.
