SINTANG – Pemerintah Kabupaten Sintang menghadapi tantangan besar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 setelah adanya keputusan pemerintah pusat yang memangkas transfer ke daerah (TKD) secara signifikan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sintang, Kurniawan, mengungkapkan bahwa berdasarkan keputusan menteri terbaru, Kabupaten Sintang termasuk salah satu daerah yang mengalami pemotongan cukup dalam, yakni sebesar Rp388 miliar.
“Pemangkasan sebesar itu sangat berpengaruh terhadap struktur APBD Sintang 2026, terutama pada belanja modal dan operasional. Ini menjadi tantangan besar bagi kami karena Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan KUA-PPAS yang sudah disusun bersama DPRD akan berubah drastis,” ujar Kurniawan, Kamis 16 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, APBD 2026 merupakan APBD pertama di masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sintang yang baru, di mana beberapa program prioritas telah disiapkan, seperti rehabilitasi jalan dan jembatan, pengadaan alat berat, serta pembangunan infrastruktur strategis sesuai arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
“Program-program itu bisa saja tertunda. Pemotongan Rp388 miliar tentu sangat memengaruhi kemampuan daerah dalam merealisasikan janji-janji pembangunan,” kata Kurniawan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sebelumnya Pemkab Sintang memperkirakan TKD 2026 akan meningkat, karena tren empat tahun terakhir selalu naik. Namun, keputusan pemerintah pusat terbaru justru mengejutkan banyak daerah.
“Sejak pidato Presiden pada 16 Agustus lalu dan rapat-rapat dengan DPR RI, terlihat adanya penurunan sekitar 29 persen secara nasional, dari sekitar Rp900 triliun menjadi hanya Rp600 triliun lebih. Dampaknya langsung terasa di daerah, termasuk Sintang,” jelasnya.
Kurniawan menegaskan, dengan kondisi tersebut, pihaknya akan segera melakukan penyesuaian target pembangunan dan revisi program kerja 2026 agar tetap realistis dengan kemampuan keuangan daerah.
“Hitungan awal kami menunjukkan belanja modal akan berkurang lebih dari 60 persen, karena prioritas utama tentu belanja gaji dan operasional pemerintahan. Setelah itu baru bisa dialokasikan untuk belanja pembangunan,” paparnya.
Meski menghadapi keterbatasan, Kurniawan menegaskan Pemkab Sintang akan tetap berupaya menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional pemerintahan dan realisasi program pembangunan yang telah dijanjikan kepada masyarakat.
“Kami akan berusaha agar roda pemerintahan tetap berjalan dan program prioritas tetap bisa terlaksana meski dengan penyesuaian. Ini tantangan berat, tapi juga momentum untuk memperkuat efisiensi dan perencanaan keuangan daerah,” pungkasnya.
