BERITA-AKTUAL.COM – Wakil Ketua DPRD Sintang, Heri Jambri mengungkapkan fakta baru terkait pembuatan sertifikat gratis melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ia menyebut program PTSL tak berjalan baik di Ketungau.
“Karena hampir semua desa di jalur Ketungau mendapatkan hambatan dalam membuat sertifikat tanah gara-gara tanahnya masuk Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan,” ungkap Heri Jambri.
Hal tersebut dikatakan legislator Partai Hanura ini sebagai kejahatan terstruktur yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). Karena menerbitkan HGU yang alas hak atau dasarnya tidak ada.
“Bagaimana perusahaan bisa mendapatkan HGU dari pemerintah sementara tanahnya tidak mereka bebaskan? Masyarakat jadi bingung, ketika mau membuat sertifikat tidak bisa karena kebunnya sudah masuk HGU,” bebernya.
Heri Jambri menuturkan, di Ketungau bahkan ada lapangan bola dan sekolah masuk HGU. “Di Desa Engkitan Kecamatan Ketungau Tengah, lapangan bola masuk kawasan HGU. Belum lagi lahan karet masyarakat di sekitar kampung lagi-lagi masuk HGU,” katanya.
“Di sinilah saya katakan ada kejahatan keuangan. Mafia tanah terjadi. Karena ketika HGU terbit langsung diagunkan ke bank. Pemerintah mestinya tidak tinggal diam. karena ketika diagunkan ke bank, tanah ini menjadi uang. Nah di sinilah pencucian uangnya. Di sinilah kejahatannya,” ujarnya.
Dengan adanya fakta-fakta tersebut, anggota dewan lima periode ini meminta Satuan Tugas (Satgas) Mafia Tanah melakukan tindakan tegas.
“Satgas mafia tanah harus bekerja. Polda kah, KPK kah, harus bekerja. Mereka harus menindak perusahaan yang ada HGU tapi tidak memiliki alas hak yang benar. Ini kan perampokan terhadap tanah masyarakat,” tegasnya.
“Di mana ruginya masyarakat? Ketika mereka ingin mengajukan sertifikat gratis ke pemerintah malah tidak bisa. Padahal tujuan dari Pak Presiden Jokowi, dengan adanya sertifikat bisa ‘disekolahkan’ untuk membantu ekonomi masyarakat. Yang terjadi justru perusahaan yang menikmati,” katanya.
