KAPUAS HULU – Memasuki hari ketiga masa reses di Kabupaten Kapuas Hulu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, meninjau langsung ruas jalan Nanga Danau–Nanga Bunut, Kamis 26 Februari 2026. Ruas tersebut merupakan salah satu yang didanai melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun anggaran 2025/2026.
Dalam kunjungan itu, Lasarus didampingi pejabat Kementerian Pekerjaan Umum, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, jajaran Forkopimda, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) setempat.
Lasarus menjelaskan, total panjang ruas jalan Nanga Danau–Nanga Bunut yang belum tertangani secara optimal masih sekitar 30 kilometer. Untuk tahun ini, melalui skema IJD, pemerintah pusat menangani sepanjang 3,7 kilometer atau hampir 4 kilometer.
“Sebelumnya tahun lalu sudah ditangani 2,4 kilometer. Jadi total yang sudah dikerjakan melalui IJD sekitar 6 kilometer lebih. Sementara yang belum tertangani dengan baik masih sekitar 30 kilometer, jadi PR-nya memang cukup berat,” ujarnya.
Selain kondisi jalan, Lasarus juga menyoroti sejumlah jembatan di ruas tersebut yang dinilai memerlukan penanganan segera. Ia menilai ada beberapa jembatan yang kondisi dan usia teknisnya sudah mengkhawatirkan.
“Jembatan yang tadi kita lihat masih perlu perhatian serius. Kalau ada satu atau dua jembatan yang umurnya sudah tidak panjang, itu harus cepat ditangani,” tegasnya.
Menurutnya, penanganan jembatan dapat dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Skema pembiayaan bisa melalui APBN dengan pola Inpres Jalan Daerah maupun melalui APBD.
“Mungkin nanti kita bagi tugas dengan pemda, mana jembatan yang bisa ditangani pemda dan mana yang kita tangani melalui APBN,” katanya.
Lasarus menegaskan, kunjungannya dilakukan untuk melihat langsung kondisi di lapangan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Dari dialog dengan tokoh masyarakat setempat, persoalan utama yang dihadapi bukan hanya jalan, tetapi juga jembatan yang kerap terendam banjir.
“Memang benar, masalah utama mereka jembatan. Posisi jembatan ini rata-rata tergenang cukup dalam saat musim banjir. Kalau banjir, masyarakat tidak bisa lewat,” ungkapnya.
Ia pun menyarankan agar dalam perencanaan pembangunan jembatan ke depan, ketinggian banjir tertinggi harus diperhitungkan secara matang.
“Jangan sampai jalannya sudah bagus dan jembatannya sudah dibangun, tapi saat banjir masyarakat tetap tidak bisa melintas. Daerah ini banjirnya rutin, jadi itu harus dihitung betul,” pesannya.
Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, menyatakan pemerintah daerah akan terus mengusulkan agar ruas Nanga Danau–Nanga Bunut tetap menjadi prioritas dalam program IJD, mengingat masih ada sekitar 30 kilometer yang belum tertangani.
Ia menambahkan, untuk ruas Boyan Tanjung–Nanga Danau, pemerintah daerah kemungkinan masih mampu melakukan penanganan melalui APBD, terutama pada titik-titik yang belum tersentuh.
“Namun untuk ruas Nanga Danau–Nanga Bunut, kami berharap dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian PU dan Ketua Komisi V DPR RI agar pembangunan bisa dilanjutkan hingga tembus ke ibu kota Kecamatan Bunut Hilir,” ujar Fransiskus Diaan.
