BERITA-AKTUAL.COM – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sintang menegaskan bahwa pengelolaan dana untuk penanganan COVID-19 harus dilakukan secara transpran.
“Menurut saya, tidak ada alasan untuk penyimpangan dana COVID-19. Kita sih berharap pemerintah terbuka dalam penanganan COVID-19. Dana berapapun yang disiapkan untuk penanganan COVID-19 mesti dipublikasikan kepada masyarakat,” tegas Heri Jambri.
Ia mengatakan anggaran penanganan COVID-19 perlu dibuka agar publik tahu. Karena, sejak Januari sampai Oktober bahkan November, tidak ada pembangunan fisik yang dilaksanakan. Karena sebagian besar anggaran dialihkan untuk penanganan COVID-19.
“Sekarang ini yang ada hanya bantuan-bantuan langsung. Maupun kegiatan-kegiatan yang mengarah pada bantuan COVID-19. Saya pikir, ini sejarah Indonesia di mana selama satu tahun tidak ada pembangunan. Dan anggaran yang ada hanya dialokasikan pada pihak-pihak tertuntu. Contohnya, BLT yang diberikan pada orang tidak mampu,” ucapnya.
“Padahal kalau bicara korban COVID-19, bukan hanya orang miskin saja. Semua orang juga terdampak. Oleh karena itu, pemerintah harus bijak. Agar, dana COVID-19 lebih digunakan untuk stimulan pemberdayaan ekonomi kerakyatan,” ucapnya.
Politisi Partai Hanura ini kemudian mengungkapkan dampak tidak adanya pembangunan. “Tukang semen ndak kerja. Alat-alat bangunan ndak laku. Akhirnya kan secara global ekonomi lumpuh. Uang tidak ada perputaran,” jelasnya.
Selain transparansi soal anggaran, Heri Jambri juga meminta jumlah penderita COVID-19 diumumkan setiap hari beserta lokasinya. Agar masyarakat bisa selalu waspada. Baik itu dengan menjaga kesehatan maupun membatasi diri bergaul di luar rumah.
“Yang harus diingat, COVID-19 ini bukan kutukan. Ini musibah yang terjadi di seluruh dunia. Kita tidak harus malu. Lagipula, ndak ada orang yang mau sakit,” katanya.
