SINTANG – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menanggapi usulan Pemerintah Kabupaten Sintang terkait kondisi Jalan Bedayan pada ruas Buluh Kuning–Nanga Libau. Ia menegaskan bahwa persoalan infrastruktur jalan di Sintang bukan hanya terjadi di satu titik, melainkan masih menjadi masalah luas di daerah tersebut.
“Pertama, saya ingin katakan bukan hanya Bedayan yang jalannya rusak. Sintang ini indeks infrastruktur jalan kita hanya 12 persen, dibandingkan Melawi 34 persen, Sekadau 36 persen, Sanggau 37 persen, Kapuas Hulu 38 persen. Jadi ini bukan hanya Bedayan yang rusak,” ujar Lasarus kepada wartawan di Sintang, Sabtu 2 Mei 2026.
Meski demikian, Lasarus memastikan bahwa pembangunan Jalan Bedayan sebenarnya telah masuk dalam rencana prioritas, bahkan sebelum viral di media sosial. Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sepauk dilakukan secara bertahap.
“Untuk Jalan Bedayan, kebetulan sebelum viral ini pun sudah masuk dalam rencana kita. Di Kecamatan Sepauk itu, ruas pertama yang kita bangun adalah Manis Raya–Buluh Kuning, setelah itu dilanjutkan Buluh Kuning ke Nanga Libau. Nah, Bedayan itu berada di antara Buluh Kuning dan Libau, jadi sebelum viral pun sudah kita agendakan,” jelasnya.
Ia menegaskan, melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), seluruh ruas jalan di Kabupaten Sintang yang dinilai mendesak akan menjadi prioritas, tidak hanya Jalan Bedayan.
“Jadi untuk Inpres Jalan Daerah ini, semua jalan daerah di Kabupaten Sintang kita anggap mendesak dan kita prioritaskan, bukan hanya Bedayan,” tegasnya.
Lasarus juga mengakui bahwa kondisi infrastruktur jalan di Sintang semakin berat dirasakan masyarakat, terutama saat musim hujan. Oleh karena itu, ia berharap anggaran untuk program IJD tetap menjadi perhatian pemerintah pusat.
“Memang kondisi infrastruktur kita, apalagi musim hujan seperti sekarang, sangat membebani masyarakat. Kita berharap anggaran untuk Inpres Jalan Daerah tetap bisa dikucurkan,” kata politisi yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar ini.
Namun, ia mengungkapkan bahwa hingga tahun 2026, pihaknya belum menerima kepastian terkait pagu indikatif anggaran untuk program tersebut.
“Untuk tahun 2026 ini malah kami belum dapat pagu indikatif berapa anggaran untuk IJD. Tapi kami berharap ini tetap menjadi prioritas pemerintah, mengingat anggaran infrastruktur APBD kabupaten dan provinsi serta DAK infrastruktur saat ini dipangkas hingga titik terendah. Keluhan ini juga kami terima dari bupati, wali kota, hingga gubernur,” pungkasnya.
