SINTANG – Kepala Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Kabupaten Sintang, Zulkarnain mengungkapkan sejumlah permasalahan yang dialami masyarakat perbatasan saat ini. Selain masalah infrastruktur, warga perbatasan dihadapkan dengan masalah sulitnya mendapatkan gas elpiji subsidi.
“Gas di perbatasan masih susah. Selama ini mereka mengambil ke Balai Karangan, Kabupaten Sanggau, sekarang tidak boleh lagi. Akhirnya gas yang sebetulnya barang legal, menjadi ilegal karena masalah regulasi. Ini menyedihkan bagi masyarakat perbatasan,” ungkap Zulkarnain ketika ditemui berita-aktual.com di Kantor BPP Sintang, belum lama ini.
Sesuai regulasi, masyarakat perbatasan harus mengambil ke Sintang. Sementara akses jalan ke Sintang rusak parah. Jalan yang lumayan bagus, harus melawati Balai Karangan, Kabupaten Sanggau, itupun harus memutar dengan jarak yang sangat jauh.
“Ada yang lebih dekat yakni Balai Karangan. Tapi tidak boleh mengambil ke sana karena wilayah Sanggau. Akhirnya mereka warga perbatasan kucing-kucingan membeli gas ke Balai Karangan, karena ke Sintang tidak memungkinkan,” ungkapnya lagi.
“Kondisi seperti ini tentu saja merepotkan. Masa untuk beli 10 tabung gas saja harus ke Sintang dengan melewati jalan rusak karena membeli ke Balai Karangan tidak diperbolehlan,” katanya.
Dengan adanya kondisi tersebut penting sekali adanya perbaikan jalan dari perbatasan menuju Sintang. Karena kalau jalan bagus, waktu tempuh hanya sekitar 3,5 jam saja.
“Saya yakin kalau jalan dari perbatasan menuju Sintang bagus, warga tentu memilih belanja ke Sintang. Karena lebih aman dan bisa membeli lebih banyak, bahkan hingga ratusan tabung,” katanya.
“Kalau jalan mulus, semua barang lancar. Dan warga perbatasan tidak mungkin belanja ke Malaysia. Makanya untuk mendorong pembangunan perbatasan, perlu ada pintu perlintasan resmi yakni Pos Lintas Batas Negara atau PLBN. Kalau ada pintu resmi, semua infrastruktur pendukung akan diperhatikan pemerintah pusat,” pungkasnya.
