SINTANG – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, H. Senen Maryono, turut mengikuti kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) 2 DPRD Kabupaten Sintang ke PT Jamkrida (Penjaminan Kredit Daerah) Kalimantan Barat di Pontianak, Selasa 7 April 2026.
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang ke PT Jamkrida Kalbar.
Senen Maryono menyampaikan bahwa keberadaan lembaga penjaminan kredit daerah seperti Jamkrida Kalbar memiliki peran penting dalam mendukung stabilitas perekonomian daerah. Menurutnya, penguatan melalui penyertaan modal dari pemerintah daerah sangat diperlukan.
“Kegiatan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah Kalbar sebagai salah satu Perusahaan Umum Daerah sangat positif untuk didukung dan diperkuat melalui penyertaan modal dari masing-masing pemerintah daerah di Kalimantan Barat. Hal ini karena turut berupaya menciptakan kestabilan perekonomian dan keuangan di seluruh wilayah Kalbar, serta memberikan jaminan bahwa kredit usaha yang diberikan dapat berjalan dengan baik,” ujar Senen Maryono.
Ia yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sintang menilai, langkah ini penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha di daerah.
Kunjungan kerja Pansus 2 DPRD Kabupaten Sintang tersebut dipimpin oleh Ketua Pansus Jimi Manopo dan didampingi Wakil Ketua Pansus Vaulinus Lanan. Turut hadir sejumlah anggota Pansus lainnya, di antaranya Ediyanto, Andri Sugianto, Jhon Xifli, Anastasia, Muhammad Ashari, Edi Hartono, Honoratus Guntur, Kusnadi, Sebastian Jaba, Markus Jembari, dan Hermansen Figo.
Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Salah satunya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sintang, Harysinto Linoh, bersama jajaran lainnya.
Melalui kunjungan ini, DPRD Sintang berharap pembahasan Raperda penyertaan modal dapat menghasilkan kebijakan yang tepat guna, serta mampu memperkuat peran Jamkrida dalam mendukung akses pembiayaan bagi pelaku usaha di Kalimantan Barat.
