BERITA-AKTUAL.COM – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sintang, Heri Jambri menjelaskan mengenai kondisi APBD Sintang tahun 2021. Seperti diketahui sebelumnya, APBD Kabupaten Sintang tahun 2020 sudah banyak terkuras diatas 50 persen untuk penanganan COVID-19. Baik itu untuk pencegahan maupun penanganan. Dan untuk Kabupaten Sintang, hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sampai perangkat desa semua fokus untuk penanganan COVID-19.
“Demikian juga dengan kegiatan pendanaan tahun 2020. Bisa dikatakan kegiatan fisik hampir tidak ada. Maka pada APBD Perubahan tahun 2020, baru kemudian ada beberapa kegiatan yang bisa dilaksanakan dengan dana yang sangat minim,” ucap Heri Jambri.
Heri mengaku sangat prihatin dengan kondisi yang terjadi selama ini. Kondisi tersebut bukan hanya terjadi di Kabupaten Sintang. Tapi dialami di seluruh Indonesia. “Nah untuk tahun 2021, seperti kita ketahui bahwa Presiden sudah menetapkan APBN bersama DPR RI. Kita melihat, secara khusus kondisi keuangan Indonesia terkait biaya pembangunan sangat minim sekali. Bahkan APBN desfisit,” beber Heri.
Kondisi tersebut, kata Heri, tentu akan berimbas pada APBD Kabupaten Sintang tahun 2021. Saat pidato Pjs Bupati Sintang, disampaikan kondisi APBD Sintang khususnya Dana Alokasi Khusus (DAU) mendapat pengurangan dari APBN sebesar kurang lebih Rp 80 miliar. Padahal DAU adalah urat nadi pembangunan di Kabupaten Sintang.
“Jadi untuk tahun 2021, Badan Anggaran akan membahas bersama OPD dengan kondisi keuangan yang sangat minim sekali. Dengan DAU yang berkurang, tentu berimbas pada kegiatan pembangunan. Kita berharap masyarakat bisa memahami kondisi ini. Mari kita berdoa agar COVID-19 segera selesai dan vaksin ditemukan. Sehingga pembangunan akan normal kembali,” ucapnya.
Ia menegaskan DPRD akan maksimal sesuai tupoksi untuk tetap menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan. Pihaknya juga akan semaksimal mungkin melakuan efesiensi. Salah satunya dengan meniadakan perjalanan dinas, pelatihan dan sebagainya.
“Kami akan fokus melakukan pembinaan masyarakat bersama pemerintah. Kegiatan yang tidak perlu akan kami efesiensi,” pungkasnya.
