SINTANG – Pemerintah Kabupaten Sintang mengalami pemangkasan anggaran yang cukup besar pada tahun 2026 akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Total anggaran yang dipotong mencapai hampir Rp400 miliar, atau lebih tepatnya sekitar Rp388 miliar.
Kondisi tersebut dinilai berdampak signifikan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Sintang, Muhammad Chomain Wahab, mendorong agar pemerintah daerah meningkatkan komunikasi dengan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Menurut Chomain, langkah tersebut penting agar Sintang tetap bisa mendapatkan dukungan anggaran untuk pembangunan, meski di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Dengan kondisi banyak pemotongan anggaran, kami dari dewan mendorong agar komunikasi lebih intensif ke pemerintah pusat maupun provinsi,” ujarnya usai menghadiri pembukaan Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PKB Kabupaten Sintang di Ballroom Hotel My Home Sintang, Rabu 15 April 2026.
Ia mencontohkan, upaya komunikasi tersebut dapat dilakukan melalui pengusulan program pembangunan strategis ke pemerintah pusat. Salah satunya terkait perbaikan Jalan Bedayan yang mengalami kerusakan parah dan sempat viral di media sosial.
Chomain mendukung langkah Bupati Sintang yang telah mengusulkan perbaikan jalan tersebut agar ditangani melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD). Usulan itu juga telah disampaikan ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat.
“Seperti Jalan Bedayan, komunikasinya memang harus ke pemerintah pusat,” tegasnya.
Sebelumnya, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala juga telah menginstruksikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi guna mengupayakan tambahan dana pembangunan bagi daerah.
