BERITA-AKTUAL.COM – Wakil Ketua DPRD Sintang Heri Jambri mengungkapkan bahwa ada salah satu persoalan paling vital di Kabupaten Sintang. Permasalahan tersebut terkait investasi.
“Terjadi kejahatan-kejahatan investasi di Kabupaten Sintang. Banyak masyarakat dipenjara gara-gara bermasalah dengan perkebunan kelapa sawit,” ungkap Heri Jambri saat audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sintang di ruang rapat paripurna DPRD, Rabu 6 Juli 2022.
Selain itu, kata Heri, terjadi perampasan hak masyarakat yang dilakukan perkebunan kelapa sawit dengan Hak Guna Usaha (HGU yang diterbitkan. Di mana, dalam HGU tersebut ada tanah-tanah milik masyarakat yang tidak diserahkan ke perusahaan. Dampaknya warga tak bisa membuat sertifikat.
“Itu harus diperjuangkan juga oleh bapak-bapak Koalisi Masyarakat Sintang dan DPRD,” pintanya.
Legislator Partai Hanura ini menambahkan, dalam rapat paripurna juga telah disampaikan bahwa ada kejahatan terstruktur yang dilakukan pihak investor khususnya perkebunan kelapa sawit.
“Oleh karena itu saya minta kepada masyarakat mari kita sama-sama mengawal masalah ini. Kami di sini, dikontrak 60 bulan, digaji oleh bapak-bapak. Sebagai manusia biasa tentunya banyak kekurangan dalam melaksanakan tugas,” ujarnya.
Politisi yang dikenal ramah ini juga meminta pihak Kepolisian agar memproses HGU perusahaan secara hukum. “Karena mereka melakukan kejahatan pencucian uang. Mereka menggadaikan tanah-tanah masyarakat yang tidak diserahkan. Dengan menggadaikan atau mengagunkan ke bank, itu jelas pencucian uang,” tegasnya.
Legislator dari dapil Ketungau ini mengatakan bahwa dirinya mengungkap masalah tersebut dengan kapasitas sebagai salah satu pimpinan DPRD Sintang.
“Salah satu yang melakukannya adalah PT PALJ di Kecamatan Ketungau Hulu. Tadi melalui pandangan umum fraksi juga sudah disampaikan masalah ini,” katanya.
Untuk daerah lain seperti Sepauk, ada sekolah dan gereja masuk HGU. Yang jasi pertanyaan mengapa HGU bisa terbit. Pasti ada mal administrasi.
“Oleh karena itu saya mengajak masyarakat untuk kompak memperjuangkan Sintang ini supaya sejahtera. Kebijakan harus berpihak pada kepentingan rakyat,” tegasnya.
