BERITA-AKTUAL. COM – Wakil Ketua II DPRD Sintang, Heri Jambri mengatakan bahwa mengenai realisasi pembentukan Provinsi Kapuas Raya bukanlah kewenangan legislatif tingkat kabupaten.
“Untuk pembentukan Provinsi Kapuas Raya, itu bukan kewenangan kami. Tapi kewenangan pusat,” tegas Heri Jambri.
Hal itu disampaikan Heri Jambri menjawab pertanyaan soal realisasi pemekaran Provinsi Kapuas Raya (PKR) yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sintang saat audiensi dengan DPRD Sintang, Rabu 6 Juli 2022.
Koalisi Masyarakat Sintang merupakan gabungan masyarakat dari Binjai Hilir, Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, Ketungau Hulu, Sepauk, Tempunak, Kelam Permai, Sungai Tebelian dan Kayan Hulu.
Saat ini, kata legislator yang juga Ketua DPC Hanura Sintang, kita semua sudah melihat Kapuas Raya masuk dalam list atau daftar pembahasan di DPR RI. “Mudah-mudahan realisasinya juga segera,” harapnya.
Dimu Muhtar, perwakilan Koalisi Masyarakat Sintang mengaku bingung dengan progres Provinsi Kapuas Raya yang sudah lama diperjuangkan oleh banyak tokoh di Bumi Senentang.
“Bicara masalah pemekaran, kami juga bingung. Saya mengikuti sejak tahun 2006. Katanya Provinsi Kapuas Raya tinggal selangkah lagi. Mana yang katanya tinggal selangkah? Buktikan pada kami,” pinta Dimu.
Andreas, perwakilan massa lainnya mempertanyakan siapa panitia pemekaran di Kabupaten Sintang. “Kami minta panitianya bekerjasama dengan Bupati. Bekerjasama dengan Gubernur. Jangan tidur. Setelah dibentuk, panitia sudah seharusnya bekerja,” tegasnya.
Jika tidak serius, kata Andreas, pihaknya meminta agar wilayah Kalimantan dijadikan negara bagian. “Ataupun kami bergabung dengan Serawak,” ucap Andreas yang disambut tepuk tangan massa.
“Kita ini tidak dianggap bagian dari Indonesia, Pak. Tidak dianggap lagi. Kami cemburu dengan orang Papua,” kata Andreas.
Oleh karena itu, ia meminta anggota DPRD Sintang yang telah dipercaya rakyat agar bersuara mengenai pemekaran.
