Ke Perbatasan Pantau Dampak COVID-19, Pemerintah akan Lakukan Operasi Pasar

oleh
Wakil Bupati Sintang Drs Askiman, MM memimpin rapat Tim Pemantauan Sembako Khusus Wilayah Perbatasan.

BERITA-AKTUAL.COM – Tim Pemantauan Sembako Khusus Wilayah Perbatasan, akan turun langsung ke wilayah perbatasan pada 16 April 2020 mendatang. Tim akan mengunjungi kampung-kampung yang langsung berbatasan dengan Malaysia dan melakukan operasi pasar di sana.

Wakil Bupati Sintang Askiman, memimpin rapat tersebut di Balai Pegodai, Selasa (14/4), untuk membahas persiapan rencana tim untuk turun langsung ke perbatasan. Hadir dalam rapat tersebut Wakil Ketua DPRD Sintang Jefray Edward, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Yosepha Hasnah, anggota Forkopimda dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Wakil Bupati Sintang Askiman menjelaskan bahwa, tim akan memantau arus barang dan jasa di perbatasan. Ada 10 titik jalan tikus menuju Serawak akan menjadi perhatian.

“Pasukan Pamtas sudah menutup 10 titik jalan tikus tersebut. Pasukan Pamtas memang ada di pusat desa. Bukan berada di zero point perbatasan,” jelasnya.

Ia mengatakan, nantinya tim juga akan memantau harga lada dan karet jika kondisi COVID-19 ini harus berlangsung lama. “Hasil pertanian mereka sudah tidak bisa dijual. Ini pasti menyulitkan. Saya mendapatkan informasi, harga karet ada yang hanya dibeli Rp 3000 per kilogram,” terang Askiman.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kabupaten Sintang, Sudirman menjelaskan bahwa, tim akan langsung ke Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu.

“Langsung ke desa dan kampong-kampung yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kami akan menggali dampak penutupan jalur perbatasan karena penyebaran COVID-19. Dan juga akan melaksanakan operasi pasar (OP). Berupa : gula, telur dan bahan sembako lainnya,” jelasnya.

Dikatakan Sudirman, berdasarkan laporan Camat Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu, harga gula tinggi bahkan stok habis. Begitu juga telur. “Kami akan melakukan operasi pasar dan membuat kebijakan pengurangan kewajiban pelaku UMKM. Selain bantuan berupa beras dari pemerintah pusat,” terang Sudirman.

 

No More Posts Available.

No more pages to load.