SINTANG – Pemerintah Kabupaten Sintang mengusulkan 18 ruas jalan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan penanganan melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD). Total panjang jalan yang diusulkan mencapai sekitar 37,38 kilometer dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp295 miliar.
Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, saat menerima kunjungan kerja reses Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, bersama Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat, Chandra Syah Parmance, dan jajaran Kementerian Pekerjaan Umum di Pendopo Bupati Sintang beberapa waktu lalu.
Bala mengatakan, usulan penanganan infrastruktur jalan dan jembatan tersebut telah disiapkan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sintang untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Adapun daftar usulan yang disampaikan pemerintah daerah lewat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Usulan peningkatan jalan dan jembatan ini sangat banyak. Nanti dokumen akan kami serahkan langsung,” ujar Bala.
Berdasarkan dokumen usulan, ruas jalan yang diajukan tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Sintang. Di antaranya Paoh Desa–Umin Jaya, Semubuk–Simpang Nanga Merakai, Manis Raya–Simpang Buluh Kuning, Simpang Buluh Kuning–Nanga Libau, Kelutap, serta Kenukuk–Samak.
Usulan lainnya meliputi Baras–Mangat Baru, Kenukut–Nanga Jetak, Paoh Benua–Paribang Baru, Lanjing–Sungai Pukat, Lundang–Gandis Hilir, Merimpit Baru–Kerapa Sepan, Penyangkak–Tempunak, Baning Panjang–Sungai Maram, Simpang Pandan–Merarai II, Kajang–Dedai Kanan, Simpang Bancoh–Sungai Mali, serta Simpang Telaga Dua–Telaga Satu.
Penanganan melalui program IJD diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antardaerah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi di Kabupaten Sintang.
Dalam kesempatan tersebut, Bala juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan daerah. Indeks infrastruktur Kabupaten Sintang tercatat sebesar 51,94 persen, sedangkan persentase jalan dalam kondisi mantap baru mencapai 13,13 persen.
Sementara itu, akses sanitasi tercatat sebesar 69,4 persen, akses air bersih 53,7 persen, rumah layak huni 94,2 persen, serta indeks kualitas lingkungan hidup mencapai 79,8 persen.
