BERITA-AKTUAL.COM – Ketua DPRD Sintang, Florensius Ronny menepati janjinya untuk turun langsung meninjau tempat relokasi pedagang kaki lima (PKL) di halaman Pasar Raya dan Komplek Terminal Tanjung Puri, Selasa sore 19 Juli 2022.
Sebelumnya saat audiensi dengan DPRD Sintang, para PKL meminta diperbolehkan lagi berjualan di kopel depan rumah jabatan Bupati Sintang. Karena setelah direlokasi ke Pasar Raya dan Komplek Terminal Tanjung Puri, pendapatan menurun drastis akibat sepinya pengunjung. Merespon permintaan itu, Ronny menyatakan DPRD Sintang akan turun ke lapangan sebelum melakukan rapat kerja dengan instansi terkait.
Ketika meninjau tempat relokasi pedagang kaki lima (PKL) di halaman Pasar Raya dan Komplek Terminal Tanjung Puri, Ronny didampingi oleh Anggota Fraksi Gerindra DPRD Sintang dari dapil Sintang 1, Billy Welsan. Kunjungan mereka disambut oleh H Nuriyandi Syafari, Koordinator Aliansi PKL Kopel dan Alun Alun Kapuas.
Selanjutnya mereka berkeliling meninjau sejumlah lapak PKL. Mulai dari PKL di halaman Pasar Raya, halaman Terminal Tanjung Puri kemudian naik ke lantai II Terminal Tanjung Puri untuk melihat aktivitas para pedagang.
“Setelah kita melihat langsung lokasi relokasi PKL, pengunjungnya memang sepi. Kemudian berdasarkan data PKL yang berjualan di pinggiran Kapuas yang lebih dari 90 orang, yang bertahan di sini tidak lebih dari 10 orang. Artinya ada 80 PKL yang kehilangan mata pencarian, ini sangat memprihatinkan,” ujar Ronny.
Kemudian, Ronny menilai tempat relokasi PKL belum mendukung. Artinya fasilitas pendukung yang diberikan pemerintah pada para PKL saat mereka direlokasi belum memadai.
“Hal ini dipengaruhi oleh perencanaan yang belum matang. Kedepan harus dibuat kebijakan yang pro masyarakat kecil terutama PKL seperti ini,” katanya.
Ronny kemudian mengkalkulasikan, jika jumlah total PKL ada 90 orang dan 80 diantaranya menolak relokasi, maka cukup banyak yang terdampak karena tidak diperbolehkan lagi berjualan di kopel.
“Jika rata-rata PKL mempekerjakan satu orang, total ada 80 pekerja. Ditambah dengan pemilik PKL, jumlahnya 160 orang. Artinya ada 160 masyarakat Sintang yang terdampak akibat relokasi. Saya pikir ini harus jadi perhatian khusus. Agar sesegera mungkin membuat kebijakan yang lebih pro PKL,” pungkasnya.
