SINTANG – Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, Mursalin mengakui kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat berdampak pada pembangunan infrastruktur di Bumi Senentang. Khususnya pembangunan jalan dan jembatan yang merupakan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum.
“Kebijakan efisien tentu membuat pembangunan jadi terkendala, apalagi banyak Dana Alokasi Khusus atau DAK yang dipangkas,” jelas Mursalin ketika ditemui berita-aktual.com, belum lama ini.
Oleh karena itu upaya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang untuk menaikan kemantapan jalan juga terkendala. Apalagi anggaran DAK ini memang khususkan untuk peningkatan jalan.
“Jadi dengan DAK dipotong habis, otomatis anggaran untuk peningkatan jadi tidak ada. Sehingga pamantapan jalan kita sangat terdampak, bahkan cenderung berkurang,”ujar Mursalin.
Karena, kata Mursalin, bisa jadi jalan yang pada hari ini bagus, beberapa bulan kedepan malah rusak. Kalau saat ini posisi kemantapan jalan ada diangka 11,72 persen, maka kedepan bisa jadi lebih rendah.
“Dengan adanya kondisi ini, ndak mungkin kita berharap kedepannya jalan Sintang jadi 15 persen kemantapan, pasti lebih rendah dari 11,72 persen. Nah inilah dampak efiensi ini yang berimbas pada pemotongan DAK,” ujar Mursalin.
Sementara itu, untuk Dana Alokasi Umum atau DAU tidak dipotong habis. Jadi masih ada dana untuk penanganan infrastruktur yang urgen. “Ini kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dan saya yakin Pak Sekda sangat bijak,” katanya.
Dengan adanya efisiensi yang berdampak pada pemotongan anggaran, Mursalin menyebut penanganan infrastruktur memaksimalkan anggaran yang tersedia. “Paling tidak kita bisa melakukan pemeliharaan jalan yang ada,” harapnya.
